Jakarta - Konsorsium media IndonesiaLeaks menemukan beberapa bukti bahwa spyware Israel bernama Pegasus digunakan pemerintah Indonesia untuk kepentingan politik sejak tahun 2018. Pegasus sendiri adalah software buatan perusahaan asal Israel, NSO Group.

Berdasarkan catatan Beacukai, diketahui bahwa Pegasus masuk ke Indonesia melalui dua perangkat yang dimiliki oleh Q Cyber Technologies Sarl lewat Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 1 Desember 2020 dengan kode UKHI 1212635. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan untuk mengetahui tujuan penggunaan Pegasus oleh pemerintah, perlu dicari tahu kejelasan pembeliannya. 

“Perencanaan dan anggarannya untuk apa, bagaimana pengawasan oleh DPR, dan dibeli oleh siapa? Kepolisian? Intelijen? TNI? Kita tidak tahu,” ujar Isnur dalam program Trijaya Hot Topic, Selasa (13/6/2023). 

Isnur menilai dengan adanya Pegasus di Indonesia, dampaknya akan sangat parah bisa digunakan untuk melakukan hal yang tidak bertujuan untuk menegakkan hukum. Ia berpendapat alat peretas ini dapat mengancam demokrasi rakyat Indonesia dan disalahgunakan untuk kepentingan politik. 

“(Dapat) meruntuhkan keberanian, kepercayaan diri orang kritis, dihancurkan kehidupannya, diambil alih dan disedot semua datanya, KTP dipublikasi, itu mengerikan. Ini tanpa audit atau pengawasan. Kita gatau siapa yang melakukan,” terang Isnur. 

“Bisa dipakai untuk membungkam atau melemahkan lawan politik. Kalau ada seorang caleg, capres, atau koalisi yang merasa dijegal atau diganggu, bisa menggunakan mekanisme ini,” tambah dia. 

Di sisi lain, Isnur mencurigai Pegasus digunakan setiap menjelang tahun politik, mengingat banyak kasus jurnalis yang diretas dan mendapat serangan siber. 

Ia juga menjelaskan bahaya alat peretas Pegasus terhadap masyarakat bila penegak hukum memanfaatkannya untuk kepentingan sepihak. 

“Berbahaya kalau penguasa yang sedang menjabat ikut cawe-cawe. Apalagi kalau perangkat kenegaraan, sistem penegak hukum, intelejen, juga dipakai oleh penguasa untuk mengarahkan dukungan ke salah satu pihak. Kalau penegak dan pelaksananya menjadi bagian yang terpelanggar gimana? Masyarakat bisa berbuat apa?” Kata Isnur. 

Menurutnya, pemerintah terlihat tidak menanggapi ancaman demokrasi yang dihasilkan dari alat peretas tersebut.

“Kenapa malah jurnalis yang bahkan perlu mekanisme IndonesiaLeaks untuk membongkar ini? Pemerintah dan DPR harus memproteksi jejaring jurnalis ini yang mengungkap dan menggunakan laporan ini sebagai bahan mekanisme evaluasi secara politik dan kenegaraan,” tandasnya. (Salsa)