NUSA DUA -  Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional, Joko Kusnanto Anggoro mengatakan terdapat empat dokumen yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat dewan menteri pilar sosial budaya atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Councils Meeting di Bali, pada Senin, (8/5/2023).

Keempat dokumen tersebut nantinya akan dibawa ke KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.

Keempat dokumen tersebut terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan perdesaan.

Dokumen pertama yakni ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative adalah deklarasi yang bertujuan untuk mengarusutamakan pendekatan One Health (integrasi Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan) ke dalam sistem kesehatan nasional dan regional untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap potensi risiko kesehatan.
Karena kata dia, negara negara ASEAN kemungkinan besar akan dihadapkan pada potensi resiko kesehatan seperti Pandemi Covid-19.

“Yang pertama One health Initiative itu karena ada pengalaman pengalaman dimasalalu terkait dengan Pandemi Covid-19 dan seterusnya,” tegas Staf Khusus Menko PMK, Joko Kusnanto Anggoro dalam Press briefing agenda ASCC Bali di Nusa Dua Bali, Sabtu, (6/5/2023).

Hadir kepala biro perencanaan dan kerjasama Kemenko PMK Iwan Eka, dan Kepala biro Hupok, Sorni Paskah Daeli.

Menurut Kusnanto, dokumen kedua yang akan dibahas dalam pertemuan para menteri ASEAN tersebut yakni ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations. Deklarasi tersebut menekankan komitmen ASEAN untuk melindungi dan memperkuat ketahanan pekerja migran dan keluarganya dalam situasi krisis. Menurutnya, masalah tersebut, penting dibahas karena buruh migran sering dilanda beberapa krisis misalnya karena adanya bencana, persoalan politik, dan persoalan tempat mereka bekerja.

Dokumen ketiga yang dibahas yakni ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers. Deklarasi tersebut mendorong kerja sama regional dalam memastikan kesejahteraan serta kondisi kerja yang layak bagi para nelayan migran.

“Dokumen yang ketiga itu sebenarnya mirip terkait konteks perlindungan migran juga tapi terkait dengan perlindungan misalnya nelayan tentu saja (nelayan) dihadapkan pada persoalan yang berbeda,” katanya.

Dokumen Keempat yakni ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui pembentukan jejaring desa ASEAN.

Kusnanto mengatakan, pedesaan adalah salah satu karakter negara Asia Tenggara. Bila antara desa berbeda negara yang ada di perbatasan dibangun kerjasama akan memiliki dampak yang sangat positif baik itu dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya.

Ia menegaskan bahwa keempat dokumen tersebut penting dibahas karena merupakan salah satu wujud untu membawa ASEAN agar mempunyai makna yang kongkrit bagi masyarakat.

“Tapi intinya sama jadi ini untuk agar ASEAN itu lebih punya makna secara kongkrit sehingga kita membicarakan masalah masalah yang besar,” tegasnya.