Jakarta - Pusat kebudayaan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, @america, menggelar forum diskusi dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia yang ke-30, pada Rabu (3/5/2023). Kegiatan diskusi berfokus pada kebebasan berekspresi, berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki jurnalis di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Pembicara dalam kegiatan ini adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim, peneliti dari SETARA Institute, Sayyidatul Insiyyah, dan Pejabat Politik Kedutaan Besar AS, Jordan Younes. Acara pun diramaikan oleh mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat umum. 

Ketiga pembicara membahas kebebasan berekspresi jurnalis dan media dari sudut pandang masing-masing. Sasmito membahas tentang situasi kemerdekaan pers di Indonesia yang masih memprihatinkan. 

Sasmito mengatakan, ada banyak undang-undang di Indonesia yang memojokkan dan membatasi kebebasan pers. Dalam kesempatan ini dia juga bercerita tentang pengalaman pribadinya saat menerima seragan digital, dan menjabarkan serangan-serangan lainnya yang dihadapi oleh jurnalis dan media Indonesia.

Menurut Sasmito, Komunitas AJI Indonesia berupaya untuk membela dan merealisasikan kebebasan pers dengan advokasi kebijakan, advokasi kasus, litigasi dan nonlitigasi, riset dan aksi, serta protes dan dialog.

“AJI sebagai bagian dari International Federation of Journalists, kita selalu mengkampanyekan kemerdekaan pers baik yang di tanah air, ataupun di negara-negara lainnya,” ujar Sasmito.

Pada kesempatan yang sama, Sayyidatul, peneliti SETARA Institute, mengajak para peserta diskusi untuk berefleksi terhadap situasi kondisi kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang masih rendah. 

Menurutnya, alat negara justru menjadi pelaku pelanggaran HAM terhadap massa, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, hingga kekerasan terhadap massa demonstran.

Jordan Younes selaku Pejabat Politik Kedutaan Besar AS juga mengatakan, kekuatan pers adalah pilar yang krusial dalam menopang demokrasi suatu negara. Ia berpendapat jika kebebasan pers dibatasi, maka demokrasi akan terancam. 

Jordan menambahkan, ada tiga upaya pemerintah dalam memperkuat kebebasan pers, yakni melindungi jurnalis, khususnya di daerah konflik, memberi perhatian kepara jurnalis yang diserang akibat pekerjaan mereka, dan membantu outlet berita independen. (Salsa)