Jakarta - Momentum hari pendidikan nasional pada 2 Mei seharunya menjadi refleksi perlunya perbaikan, terutama soal literasi digital. Pandemi telah memaksa semua negara termasuk Indonesia melakukan digitalisasi dengan cepat, akhirnya kita menyadari adanya keterbatasan di sisi SDM. Modal utama perbaikan di sektor pendidikan, dengan perbaikan dan menambahkan kurikulum terkait siber seharusnya bisa dilakukan dengan segera.

Pengamat medsos dan pakar perlindungan data pribadi Ibnu Dwi Cahyo menjelaskan bahwa perbaikan literasi digital lewat institusi pendidikan formal tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya semua sentra kehidupan sudah tersentuh digitalisasi, sehingga seharusnya lembaga pendidikan formal menjadi tempat pertama dan utama bagi anak bangsa untuk belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah siber.

“Literasi digital ini sangat penting, apalagi kita menghadapi era media sosial yang sangat bebas, belum lagi soal perlindungan data pribadi, tak kalah penting kita akn menghadapi pemilu dan pilpres di 2024. Semua terhubung satu sama lain mempengaruhi. Dengan literasi digital yang baik, maka pemilu akan berjalan dengan aman, serta kualitas hasilnya meningkat. Sebaliknya dengan literasi digital yang rendah maka akan banyak konflik hadir di semua lini, terutama penyebaran hoaks,” jelas Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia ini, kepada Media, Jakarta, Selasa (2/5).

Ditambahkan oleh Ibnu, kesempatan untuk meningkatkan literasi digital lewat lembaga pendidikan formal sangat bisa dilakukan apalagi dengan adanya kurikulum merdeka belajar. Namun tak kalah penting adalah membekali para pengajar di sekolah dengan berbagai intrumen tambahan agar para pengajar juga bisa update dengan perkembangan digital yang terjadi. Ini penting agar ada relasi antara murid sebagai “native digital” dengan para pengajar.

“Literasi digital ini tak hanya membantu meningkatkan pemilu dan pilpres yang berkualitas. Lebih jauh bisa meningkatkan kepercayaan dunia internasional dan investor ke Indonesia. Ini bisa dijelaskan dengan literasi digital yang baik akan secara langsung meningkatkan kesadaran pada perlindungan data pribadi, tidak hanya pada masyarakat tapi juga pada para pemangku kepentingan. Pada akhirnya regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pengamanan data pribadi masyarakat tanpa mengurangi fleksibilitas kegiatan bisnis maupun administrasi-birokrasi,” terang pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Ditambahkan Ibnu, bahwa perlu legacy dari Menteri Nadiem yang benar-benar bisa diingat oleh publik. Dengan mendorong literasi digital di lembaga pendidikan formal, ini akan membantu Indonesia bergerak evolusioner bahkan revolusioner bersamaan dengan bonus demografi yang sedang dan akan dinikmati Indonesia.

“Pendidikan adalah kunci utama menghadapi bonus demografi yang sedang dan akan segera datang ke Indonesia. Literasi digital bisa menjadi salah satu faktor penopang agar bonus demografi ini benar-benar bermanfaat bagi Indonesia, bukan menjadi “kiamat” kegagalan. Dengan literasi digital yang baik, kita masyarakat Indonesia bisa lebih produktif dan menghasilkan devisa lebih banyak bagi negara,” jelas pria kelahiran Semarang ini.