Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berpartisipasi dalam workshop dengan tema “Driving Corporate Action on Digital Inclusion: Ranking 200 Most Influential Tech Companies” dalam WSIS Forum 2023. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss pada Kamis, 16 Maret 2023 beberapa waktu lalu, menghadirkan panelis dari Kemenkominfo, World Benchmarking Alliance (WBA), Logitech, Universal Rights Group (URG) dan World Bank Group. Acara ini bertujuan mendorong peran korporasi dalam mendukung inklusi digital untuk pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memicu kompetisi dalam pemanfaatan inklusi digital para pelaku industri dan perusahaan teknologi yang saat ini berada di puncak teratas.

Pandemi Covid-19 memberikan berbagai dampak terhadap eksklusi digital pada pekerjaan.  Salah satunya adalah perubahan perilaku manusia yang menjadi lebih bergantung terhadap internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak kesenjangan digital yang berkembang dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. WBA meluncurkan Digital Inclusion Benchmark (DIB) tahun 2023 untuk memberi peringkat 200 Perusahaan Teknologi Paling Berpengaruh, termasuk yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi (TI), perangkat keras, dan sektor telekomunikasi atas prestasinya dalam inklusi digital. Ini merupakan hasil survei ketiga yang diluncurkan oleh DIB, sebelumnya pernah dilakukan pula pada Desember 2020 dan di tahun 2021 dalam Internet Governance Forum (IGF) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Panelis pertama dalam acara ini, Senior Researcher dari WBA, Samita Thapa menjelaskan peran dari organisasinya terhadap inklusivitas digital di mana organisasinya merupakan sebuah organisasi non-profit yang bertujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan inklusivitas, salah satunya memberikan tolok ukur secara sukarela terhadap seberapa jauh inklusivitas digital berhasil diwujudkan.

“Kami memiliki relasi dengan 200 perusahaan yang berpengaruh terhadap inklusivitas di dunia. Tolok ukur pekerjaan kami adalah sudah seberapa luas digitalisasi dapat diakses kebutuhan manusia, sejauh apa improvisasi kecakapan digital yang dimiliki setiap orang, seberapa dalam mitigasi terhadap risiko digitalisasi, dan seberapa besar pengaruh inklusivitas terhadap inovasi,” tutur Samita dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (25/3).

Samita menambahkan pula mengenai kontribusi yang telah dilakukan organisasinya kepada para pegiat inklusivitas digital. Contohnya adalah melakukan transformasi sosial untuk mencapai transformasi digital, seperti memperhatikan isu-isu sosial yang berkenaan dengan human rights.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi dengan beberapa perwakilan. Kemenkominfo melalui Koordinator Literasi Digital, Rizki Ameliah turut hadir dalam sesi tersebut. Pada kesempatan itu, Rizki menjelaskan mengenai peran pemerintah Indonesia, utamanya Kemenkominfo dalam mewujudkan inklusivitas digital. Sejalan dengan beberapa negara yang juga berfokus pada transformasi digital, hal tersebut juga telah dilakukan oleh Indonesia.

“Urgensi yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital adalah melalui program literasi digital yang telah berjalan selama beberapa tahun. Kami di Indonesia sudah mempersiapkan infrastruktur serta kebijakannya,” jelas Rizki.

Rizki menambahkan bahwa, program ini diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2021. Terdapat empat pilar yang menjadi tolok ukur bagi ketercapaian program tersebut, yaitu Kecakapan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital. Program ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak swasta yang memperhatikan pentingnya inklusivitas digital. 

“Melalui literasi digital, kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk membantu terwujudnya inklusivitas, contohnya adalah membuat pelatihan literasi digital bagi penyandang disabilitas,” tambah Rizki.

Di kesempatan tersebut, hadir pula Elaine Laird selaku wakil dari sektor swasta, Logitech. Elaine menjelaskan mengenai inklusivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaannya, yaitu dengan mewujudkan ekosistem kerja yang ramah bagi setiap kelompok dalam perusahaan. 

“Untuk mewujudkan ini, kami melakukan partnership, salah satunya membuat aturan di mana pekerja perempuan dan pekerja laki-laki berjumlah sama, sebagai dukungan untuk mewujudkan kesetaraan gender,” jelas Elaine. 

Bukan hanya itu, Logitech juga membuat kampanye yang berfokus pada pekerja perempuan, di mana kampanye tersebut bertujuan mendorong para perempuan untuk mendalami dunia teknologi. Digital Development Specialist World Bank Group Michael Kende menanggapi isu-isu mengenai adanya beberapa perusahaan di dunia yang belum cukup berupaya untuk mewujudkan inklusivitas digital. 

Menurutnya, perusahaan teknologi harus menyadari adanya beberapa kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan haknya, khususnya terhadap ruang digital. Michael juga menyinggung mengenai beberapa daerah di dunia yang hanya memiliki sinyal 3G, di mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam persamaan akses. 

“Dengan adanya gap semacam ini, perusahaan secara ekonomi seharusnya menjadi lebih bersemangat untuk melakukan pengembangan, bukan hanya mengejar keuntungan. Dengan begitu, secara tidak langsung perusahaan akan mewujudkan kesetaraan hak dalam mengakses ruang digital,” jelas Michael.

Perwakilan dari Universal Rights Group, Marc Limon, juga memberikan pendapatnya mengenai isu hak asasi manusia dalam mewujudkan inklusivitas di ruang digital. 

“Kami melihat usaha yang dilakukan (oleh perusahaan) dalam mewujudkan kesamaan hak. Hal ini sudah berjalan dengan baik, walau ada beberapa perusahaan di dunia yang belum memperhatikan hal ini sebagai wujud keprihatinan sosial,” jelasnya.

Marc juga menekankan mengenai pentingnya bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk memperhatikan akses internet guna mendukung kelancaran pembelajaran bagi para pelajar, utamanya di pelosok. 

Di sisi lain, Marc mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh korporasi dalam mewujudkan inklusivitas digital.

Workshop WSIS Forum 2023 merupakan salah satu upaya Kemenkominfo melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika untuk berpartisipasi dalam mewujudkan inklusi digital bagi masyarakat di semua kalangan tanpa terkecuali. Program ini merupakan rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.