Jakarta – Dalam peringatan Hari Kanker Sedunia yang selenggarakan oleh Perkumpulan Onkologi Indonesia (POI), Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, berharap deteksi dini atau skrining terhadap penyakit kanker harus lebih dioptimalkan terutama dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Menurut Ghufron, proporsi pembiayaan penyakit kanker yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta saat ini, sebagian besar masih terjadi di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)/rumah sakit.

“Artinya, jika sudah sampai rumah sakit tentu tingkat keparahannya sudah tinggi. Kita berharap, FKTP terus mengoptimalkan deteksi dini pada kanker, dengan demikian melalui pecegahan yang baik diharapkan akan mengurangi tingkat keparahan pada penyakit ini. BPJS Kesehatan siap melakukan sinergi dan mengembangkan berbagai program deteksi dini penyakit kanker di layanan tingkat pertama,” ujar Ghufron, dalam Simposium “How to Close The Care Gap” di Jakarta, Minggu (19/02)

Ghufron menjelaskan, bahwa pembiayaan terhadap penyakit kanker juga semakin tinggi, untuk tahun 2022 saja sebesar Rp4,5 Triliun yang terdiri dari 3.147.895 kasus. Sementara berdasarkan sebaran peserta penyandang kanker, untuk 5 besar provinsi berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara.

Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit dari 8 besar kategori penyakit katastropik (berbiaya mahal). Sementara dari total pembiayaan layanan kesehatan program JKN sejak 2014-2022, sebanyak 24-26% digunakan untuk pelayanan 8 diagnosis berbiaya katastropik seperti hepatitis, gagal ginjal, hemofilia, thalassemia, jantung, kanker, leukimia, dan strok. Untuk penyakit kanker sendiri, sejak 2014-2022 sudah memakan biaya Rp28,89 Triliun.

“Kami bersyukur bahwa program JKN masih sanggup membiayai penyakit-penyakit katastropik ini. Kita pun harus berupaya memperbaiki area yang perlu mendapat perhatian, misalnya upaya pencegahan, ataupun kasus-kasus yang bersifat restriksi, hal tersebut dapat kita bahas lebih lanjut dalam upaya peningkatan mutu layanan,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya skrining kesehatan. Tahun 2022 sebanyak 15 juta peserta sudah mengikuti skrining riwayat kesehatan. Selain itu BPJS Kesehatan juga menjamin layanan skrining kanker serviks melalui IVA, papsmear dan krioterapi bekerjasama dengan FKTP serta skrining untuk kanker payudara melalui Sadanis. Upaya edukasi melalui berbagai program Komunikasi, Informasi maupun Edukasi (KIE) juga terus digalakkan, melalui berbagai media termasuk media sosial. BPJS Kesehatan juga menggencarkan olah raga bersama.

Ghufron juga menekankan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan dalam Program JKN, berbagai peningkatan manfaat khususnya untuk penyakit kanker sudah diakomodir. Misalnya, manfaat pelayanan imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma non Hodgkin dan pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) untuk kanker paru dapat dijamin atau di-klaim di luar paket INA-CBG’s.

“Sementara untuk penjaminan obat atau teknologi kesehatan lainnya di luar paket INA-CBGs tentu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini melalui proses Health Technology Asessment (HTA) atau penilaian teknologi kesehatan. HTA ini dilakukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan teknologi atau produk teknologi berupa metode, obat, atau alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan program JKN. Output yang diharapkan adalah adanya kualitas pelayanan bagi penyandang kanker untuk memperoleh hasil yang diharapkan,” jelas Ghufron.

Ghufron juga berharap agar seluruh fasilitas kesehatan dan para pemangku kepentingan bersama-sama saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan layanan pengobatan kanker.