Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 sebagai momentum untuk memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab. 

Menurutnya, media harus berkomitmen penuh kepada khittah sebagai salah satu pilar utama penyangga demokrasi. Bukan hanya semata-mata menjadi institusi penyedia informasi bagi publik, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, dan penyedia ruang bagi partisipasi publik. 

"Pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh informasi, dan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi, berbanding lurus dengan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/2).

Khofifah melihat  bahwa dengan adanya media sosial (medsos) setiap orang bisa menjadi pewarta. Setiap orang bisa memproduksi, menyunting, mereproduksi, dan menyebarkan informasi. Namun sayangnya tidak semua orang memahami betul Kode Etik Jurnalistik. 

Kondisi ini, lanjut Khofifah, diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat kita yang kurang sehingga dengan mudahnya percaya dengan kabar yang tidak tahu asal usulnya tanpa melakukan cek dan ricek. Alhasil, di media sosial banyak sekali bertebaran kabar hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. 

Maka dari itu, kata dia, selain terus berevolusi seiring perkembangan teknologi, media juga harus bekerja kerja "membanjiri" kanal dan platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan, dan mempererat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. 

"Jangan sampai media justru mengikuti arus dengan menghadirkan konten-konten yang sekedar mengejar viral, membangun ketakutan dan pesimisme. Media harus menghindari tren informasi yang mengejar klik (clickbait) dan views tanpa memperdulikan isi dan kualitas informasi yang diberikan," tegasnya. 

Khofifah juga mengatakan bahwa pentingnya kebebasan pers yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan etika jurnalistik. Artinya, kebebasan pers dilandasi dengan tanggung jawab sesuai kaidah dan etika jurnalistik. 

"Jadi, jangan hanya bebas, akan tetapi juga bertanggung jawab. Sehingga, masyarakat mendapat informasi yang benar, utuh dan berimbang di tengah derasnya arus informasi," tuturnya. 

Kebebasan pers yang bertanggung jawab, lanjut Gubernur Khofifah, apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak. Diharapkan, peran dari insan pers benar-benar menghasilkan pemberitaan yang bertanggung jawab yang dapat dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. 

"Saya berharap, insan pers bisa menghasilkan karya jurnalistik yang hnaya cepat tetapi harus akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis," pungkasnya. (Her)