JAKARTA - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas secara terbuka meluruskan berita mengenai dana kemiskinan yang diduga digunakan untuk rapat dan studi banding di hotel.

Pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian dan pemerintah daerah beberapa hari lalu. Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Dia juga telah menjelaskan bahwa program kemiskinan yang dibuat oleh kementerian atau lembaga, maupun di instansi tingkat pemerintah daerah belum berdampak optimal untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas.

konteks yang digunakan juga membangun kerangka yaitu berpikir supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Pengentasan Kemiskinan yang telah digariskan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah juga akan terus meminimalisir dan melakukan re-strukturisasi terhadap nomenklatur agar target dana sampai sesuai kepada rakyat yang membutuhkan, oleh sebab itu, Anas menekankan pemerintah akan terus mengakselerasi program Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. 

Ini sebagai bentuk dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024. (Yaya)