Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Pemerintah memberi kesempatan yang sama kepada semua negara yang ingin investasi di bidang hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. 

"Pemerintah harus menempatkan kerjasama pengelolaan SDA oleh investor asing dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk keuntungan segelintir pengusaha atau satu negara tertentu," ujar Mulyanto kepada Media, Jakarta, Selasa (10/1).

Mulyanto setuju dengan pandangan Datuk Sri Anwar Ibrahim terkait hilirisasi SDA di Indonesia. Menurutnya, pandangan Anwar merupakan nasehat yang arif dan berwasasan ke depan.

"Hilirisasi SDA memiliki tujuan mulia, agar ada peningkatan nilai tambah ekonomi atas pemanfaatan SDA. Peningkatan penguasaan teknologi dan industri kita. Serta penumbuhan efek berganda ekonomi pada sektor-sektor lain," jelas Mulyanto.

Menurut Mulyanto, pelaksanaannya jangan hanya didominasi oleh satu negara asing, seperti China dengan insentif fiskal dan non fiskal yang serba super, yang akhirnya menggerus penerimaan negara.

"Nilai ekspor meningkat tajam, namun hanya menguntungkan investor, dana yang masuk ke negara nihil. Serta maraknya tenaga asing, termasuk yang tidak terampil. Lalu ujung-ujungnya, SDA kita ludes, kesenjangan semakin lebar dan lingkungan hidup rusak-parah," katanya. 

Karena itu Mulyanto mendorong Pemerintah agar pelaksanaan program hilirisasi SDA berdasarkan visi besar untuk menciptakan keadilan sosial masyarakat. Bukan sekedar menjadi karpet merah bagi para taipan SDA.

Mulyanto menambahkan bisa jadi syarat-syarat yang diajukan investor tidak semuanya baik.

"Pemimpin tidak boleh tunduk pada investor, tetapi harus dapat memastikan bahwa investasi yang ada berjalan dalam bingkai keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial," tandasnya.