Jelang Akhir Tahun, Gubernur Jatim Ingatkan Pentingnya Perlindungan Ketenagakerjaan

MUS • Wednesday, 28 Dec 2022 - 09:30 WIB

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. 

"Saya ingin mengajak semuanya maksimalkan perlindungan ketenagakerjaan. Para karyawan perlu dijadikan anggota BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan mereka. Jadi universal coverage ini harus diperjuangkan," ucap Khofifah.

Menurut Khofifah meluaskan jangkauan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat urgent. Terlebih karena perlindungan merupakan hak setiap manusia. 

"Universal coverage ini sama pentingnya dengan  universal health coverage. Ini tugas kita. Membuat kebijakan yang melindungi dan membahagiakan rakyat itu juga tugas kita. Kalau kita membahagiakan yang di bumi, insya Allah yang di langit juga akan membahagiakan kita," imbuhnya. 

Lebih jauh, Khofifah mengaku senang dengan banyaknya lapisan masyarakat yang makin menyadari pentingnya perlindungan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anggota BPJS yang semula 23% pada 2021 menjadi 28,76% pada akhir 2022.

"Di Jawa Timur ini Alhamdulillah sudah berlomba-lomba untuk menyiapkan universal coverage. Harapannya semua bisa mengikuti program ini sebagai bagian perlindungan tenaga kerja yang ada di institusi masing-masing," imbuh Khofifah. 

Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang sama bagi para pekerja difabel. Sebab, universal coverage harus bersifat inklusif. 

"Saya berpesan secara khusus karena 3 Desember yang lalu  adalah Hari Disabilitas Internasional, maka kita juga harus memerhatikan pekerja difabel. Jadi, yang memiliki karyawan baik level pelaku usaha kecil, menengah, maupun BUMN/BUMD tolong maksimalkan untuk bisa merekrut tenaga kerja yang berkebutuhan khusus," tuturnya. 

"Karena ini upaya kita memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk mendapatkan kesejahteraan, termasuk perlindungan untuk warga difabel. No one left behind," tambah Khofifah. 

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian menargetkan BPJS Ketenagakerjaan Jatim akan mencapai 50% pada 2023.

"Ini mudah-mudahan dapat terwujud dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota terkait. Agar cita-cita kita mensejahterakan seluruh masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja berjalan dengan baik," pungkasnya. (Her)