RANGKASBITUNG - Ulama kharismatik Banten, KH. Hasan Basri menyampaikan pesan persatuan untuk umat dan bangsa. Menurutnya, perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menghina dan memecah belah.

Hal itu disampaikan Kiai Hasan Basri dalam acara Pengajian dan Doa Bersama, “Islam dan Keindonesiaan: Membangun Harmoni dalam Kemajemukan” yang diselenggarakan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Qusyairi, Rangkasbitung, Banten, Minggu (11/12/2022).

“Umat Islam punya tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari perpecahan, menjaga Ketentraman. Ulama punya tanggungjawab untuk mencegah dan melarang bila ada upaya merusak lingkungan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hasanah Lebak itu.

Umat Islam, katanya, harus selalu menjaga kerukunan dan persaudaraan. “Jangan sampai pecah belah dengan yang lain. Yang muslim dan non muslim tetap indah, rukun dan guyub,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Kiai Hasan, menjelang perhelatan Pemilu 2024 mendatang, perbedaan politik tidak boleh merusak hubungan persaudaraan dengan sesamanya. 

“Dalam hal politik, beda pilihan biasa. Tidak boleh bermusuhan. Mau ke mana, pilih siapa tidak ada masalah bagi orang Muttaqin. Yang takut kepada Allah, beda pilihan politik nggak ada masalah. Harus baik dengan tetangga dan kerabat dekat walaupun beda pilihan,” imbaunya.

Ia juga berharap kepada para penceramah untuk tidak berbicara politik praktis di mimbar-mimbar masjid yang dapat memecah belah umat. Seorang penceramah, menurutnya, harus bisa menahan diri berbicara politik demi menjaga kerukunan umat.

“Agama itu memberi nasehat, berikan arahan yang benar kepada pemerintah. Ini negara kesepakatan, diputuskan oleh majelis ulama, tidak boleh kita merusak dan mengganggu persatuan, kesatuan dan kemaslahatan bangsa,” ujarnya.

“Ibarat kalau ada rumah yg bocor, gentingnya aja yg dibenerin, bukan rumahnya yg dirobohkan." 

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hasanah itu juga menyinggung perihal aksi demonstrasi yang kerap muncul belakangan. Menurut Kiai Hasan, demo meskipun dibolehkan dalam demokrasi, tetapi tetap harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dan amar makruf nahi mungkar. Menurutnya, bila demo hanya mendatangkan mudharat dan memperluas kerusakan sebaiknya tidak dilakukan. 

"Saya tidak anti demo, kalau sudah kasar kata-katanya, apalagi merusak, saya sangat menentang," pungkasnya.