Jakarta - Data Kemendesa menunjukan hingga 2021 sebanyak 51.134 desa di Indonesia telah memiliki BUMDes dan 1.852 BUMDes telah memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produknya (e-commerce).

Transformasi digital BUMDes ini terjadi sebagai dampak Pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat memotivasi dan mendorong transformasi digital pada BUMDes lainnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyebutkan BUMDes yang dapat berperan sebagai solusi konkret bagi kebangkitan ekonomi di Desa menuju Desa yang maju dan sejahtera.

Menurutnya BUMDes memiliki potensi besar karena dapat menampung kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum, dan pemanfaatan aset desa yang dikelola oleh desa atau kerja sama antardesa.

“Dalam perjalanannya, sudah banyak BUMDesa yang berhasil memajukan dan menyejahterakan perekonomian Desa. Namun, di sisi lain banyak pula BUMDes yang masih berkutat dengan persoalan SDM pengelola, pendanaan, portofolio bisnis, digitalisasi, hingga keterlibatan masyarakat Desa setempat. Persoalan-persoalan inilah yang akan kita diskusikan dan kita carikan solusi kebijakannya,” ungkap Handoko.

Disebutkan Handoko, hingga Juli 2022, jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum mencapai 7.902. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan Januari 2022 yang baru berjumlah 2.628. Menurutnya, peningkatan jumlah BUMDes yang sangat pesat ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

“Untuk mewujudkan manfaat yang seluas-luasnya tadi, maka pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan, dan kuat, agar BUM Desa tidak hanya sekedar berdiri, berbadan hukum, lalu mangkrak,” tandasnya.

Handoko juga mendorong agar BUMDes bisa melakukan transformasi digital. Penerapan ekosistem digital di era 4.0 sekarang ini, bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini agar BUMDes tidak hilang begitu saja dari persaingan usaha.

“BUMDes juga harus mempunyai SDM pengelola yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, inisiatif yang tinggi, serta berkomitmen kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan usaha,” ulasnya.

Di samping itu, portofolio bisnis BUMDes juga harus jelas dan terukur. Artinya, lanjut Handoko, pengembangan bisnis BUMDes harus melalui kajian kelayakan usaha yang berakurasi tinggi, baik dari sisi keuangan, pasar dan pemasaran, teknis operasional (lokasi, bahan baku, teknologi, proses produksi, tenaga kerja), dampak sosial ekonomi, maupun dampak lingkungan.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menjelaskan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa layanan dan/atau penyelenggaraan jenis usaha lainnya.

“Kegiatan bincang pembangunan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar bagaimana optimalisasi pengembangan BUM Desa melalui kebijakan pendanaan, SDM pengelola, portofolio bisnis, dan ekosistem digital; seperti apa optimalisasi pengembangan BUM Desa dalam mendorong peningkatan status pembangunan desa dan penurunan angka kemiskinan di desa; dan sejauhmana komitmen bersama antarpemangku kepentingan terkait dengan optimalisasi pengembangan BUM Desa,” bebernya.

Mego menyebut sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan ke depannya BUMDes mempunyai kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi pedesaan. Dengan demikian BUM Desa yang dikembangkan pemerintah ke depannya akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Semua masukan dan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam Bincang Pembangunan kami harapkan dapat memberikan kontribusi yang penting agar Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” harap Mego.