Jakarta - Melonjaknya harga minyak dan gas dunia menyebabkan keuangan negara terbebani karena berdampak pada tingginya biaya subsidi energi. Indonesia memiliki potensi ekplorasi sumber daya migas yang besar. Saat ini sudah terdeteksi 128 cekungan migas, namun hanya 20 cekungan saja yang berproduksi secara optimal, sisanya menjadi tantangan tersendiri bagi negeri ini agar dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh sekretaris SKK Migas, Taslim Z. Yunus, saat membuka Fokus Group Discussion di Bandung pada Senin (3/10/2022). Disampaikannya, dari eksplorasi harian yang idealnya Indonesia membutuhkan 1 juta Barel, namun Indonesia baru mampu merealisasikan produksi minyak sebesar 613 ribu barel per hari.

“Industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional," ungkapnya dihadapan peserta dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang juga ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET).

Taslim menyampaikan ditengah masih minimnya pemenuhan kebutuhan migas di Indonesia, SKK Migas berharap kepada pemerintah daerah yang tergabung ADPMET bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional pada tahun 2030, yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.

Sementara itu sebagai keynote speaker, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang juga Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menegaskan bahwa asosiasi memiliki komitmen pengelolaan migas diamalkan sesuai dengan sila ke lima Pancasila, yaitu hasil pengelolaannya berdampak kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat. Kang Emil, sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula keekonomian.

"Kami terus memperjuangkan participating interest 10% sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan bagi daerah", ungkapnya.

Menutup paparannya, Kang Emil menunggu rekomendasi dari FGD yang diselenggarakan SKK Migas dapat disosialisasikan kepada pemerintah daerah penghasil migas, sebagai upaya bersama meningkatkan iklim investasi hulu migas di Indonesia untuk mendukung proses transisi energi ke EBT dimasa mendatang.

(ALN)