Kamrussamad: Dampak Kenaikan BBM Perlu Diantisipasi Sangat Serius.

AKM • Monday, 12 Sep 2022 - 11:51 WIB

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menekankan pentingnya mengantisipasi dampak jangka pendek dari kebijakan kenaikan harga BBM.

“Secara alamiah kebijakan kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh ke berbagai sektor. Terutama, berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, program bantuan sosial yang menjadi penyangga, harus benar-benar kuat. Baik dari sisi besaran rupiah, jumlah penerima, dan jangka waktunya," ujarnya dalam diskusi “Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kemiskinan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat”, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Kamrussamad, alokask subsidi BLT BBM sebesar Rp 24,17 triliun ini di satu penting untuk mengurangi tekanan ke masyarakat akibat harga-harga yang meningkat. Tapi yang perlu diingat oleh Menkeu, ini hanya tidak menjangkau seluruh warga yang benar-benar terdampak dari kenaikan harga BBM.

"Jumlah penduduk yang saat ini berstatus miskin ekstrem ada 10 juta orang. Dan jumlah kemiskinan umum 26 juta orang. Sementara itu, jangkauan Bansos BBM baik dalam bentuk BLT dan Bantuan Subsidi Upah, tidak sebanyak itu," tegasnya.

Kamrussamad menjelaskan APBN 2023 didorong agar alokasi Bansos ditingkatkan. Bansos perlu ditingkatkan, sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

“Namun, dari pidato Presiden, RAPBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp479,1 triliun. Saya lihat angka ini belum memadai, bahkan cenderung ada penurunan anggaran perlinsos 4,7 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,6 triliun," tutur Kamrussamad.


Kamrussamad menjabarkan, untuk  jangka menengah, Pertamina juga harus melakukan penghematan, termasuk penataan jalur distribusi, agar biaya Pertamina juga semakin efisien. Pertamina mempunyai tugas mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok negeri dan mesti pintar-pintar mencari cara agar biaya distribusi bisa ditekan, sehingga menghemat subsidi. Penghematan juga harus dilakukan di jajaran direksi. Ini cukup ironis, di tengah kenaikan harga BBM gaji dan benefit organisasi Pertamina juga meningkat.

“Catatan berikutnya yang perlu diantisipasi adalah dampak peningkatan angka kemiskinan. Di tahun 2013 dan 2014, ketika BBM naik 30%, inflasi harga pangan melonjak 16%, dan angka kemiskinan bertambah 400.000-860.000 penduduk. Sehingga, hati-hati. Angka kemiskinan yang tadinya dalam beberapa bulan ini menurun 340 ribu, gara-gara harga BBM naik, orang miskinnya bertambah 800 ribu  penduduk,"  katanya.

Kamrussamad  menambahkan semua hal itu penting diperhatikan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita semester I didorong oleh konsumsi masyarakat.

"Karena itu, untuk menjaga daya beli, selain BLT, rakyat juga butuh lapangan kerja yang berkelanjutan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2022, ekonomi Indonesia harus tumbuh setidaknya 5,17% secara rata-rata pada Triwulan 3-2022 dan Triwulan 4-2022. Dan ini memerlukan daya beli yang kuat masyarakat," tandasnya.