Solo – Tidak dapat dipungkiri memang kenaikan harga BBM dipastikan bakal menyebabkan kenaikan inflasi, mengingat inflasi terjadi karena BBM adalah sektor vital dari sebuah produksi dan transportasi.

Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengatakan komponen yang paling terpengaruh dengan adanya kenaikan BBM ini adalah masalah kenaikan harga bahan pangan yang diperlukan untuk segi distribusi dan produksinya.

Selain bahan pangan, lanjutnya, transportasi adalah sektor penting yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kenaikan harga BBM ini. Bahkan mengakibatkan transportasi umum menaikkan tarif angkutannya yang tidak wajar dari harga yang biasanya.

“Kedua sektor inilah yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menerima kenaikan akan harga BBM. Harga angkutan umum dan harga makanan yang terus melambung tinggi, di tengah gaji yang mereka terima selama sebulan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan dan transportasi sehari hari,” ujarnya dalam dialog Prime Topic, bertema ‘Mengendalikan Inflasi’ yang digelar di Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (7/9).

Dialog yang dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi dari MNC Triajaya FM Semarang itu, selain menghadirkan nara sumber Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto, juga Kepala Biro Perekonomian/Sekretaris TPID Pemprov Jateng Eddy Sulistiyo Bramiyanto dan Dosen Ekonomi UNS Dr Mulyanto.

Menurut Sumanto, dampak lain juga sangat mempengaruhi adalah daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang tidak mempunyai pendapatan memadai untuk membeli bahan pokok utama untuk kebutuhan kehidupan.

“Selama ini jika harga pangan dan transportasi sudah naik, dipastikan ke depan tidak akan dapat kembali turun. Kenaikan harga tetap stabil hanya terjadi pada harga kebutuhkan pokok beras, meski petani adakalanya justru mengalami kerugian,” tutur Sumanto.

Sumanto mengharapkan para pelaku transportasi dan perusahaan penyedia jasa transportasi bisa melakukan evaluasi tarif akibat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

“Kenaikan harga penyesuaian tentunya yang wajar sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan memanfaatkan kesempatan dengan manaikan tarif berlebihan yang justru semakin memberatkan masyarakat konsumen,” ujar Sumanto.

Begitu juga kalangan industri, lanjutnya, kenaikan harga hasil produksi juga harus diperhitungan matang dan cermat hingga kenaikan harga produksi bisa relevan, bukan menaikan harga melebih kenaikan harga BBM.

“Misalnya kenaikan harga BBM naik 4%, harga hasil produksi harus menyesuaikan yang wajar, bukan melebihi hingga mencapai 30%. Ini sangat memberatkan masyarakat konsumen yang akan mengakibatkan daya beli turun dratis,” tutur Sumanto.

Sumanto juga meminta peran pemerintah daerah juga harus lebih aktif dalam upaya pengendali inflasi, karena jika terjadi kenaikan BBM, pasti dampaknya inflansi bakal melejit, yang didorong dari melonjak harga kebutuhan pangan, produksin dan transportasi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian/Sekretaris TPID Pemprov Jateng Eddy Sulistiyo Bramiyanto menuturkan Pemprov Jateng telah melakukan berbagai langkah antisipatif lonjakan inflasi, di antaranya menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas, serta mengoptimalkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Pengendalian inflasi, jadi yang menjadi fokus perhatian atau prioritas utama adalah mengendalikan inflasi. Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran, kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kita,” ujarnya.

Dia menambahkan problem utamanya adalah terkait harga pangan dan energi. Harga pangan menjadi persoalan utama, karena beberapa negara melakukan penutupan ekspor bahan pangan. Sedangkan untuk harga cabai dan bawang merah yang menjadi komoditas penyumbang inflasi nasional, Pemprov Jateng masih bisa mengatasi. Salah satunya dengan pemerataan distribusi sejumlah komoditas.