PKS: Strategi Jokowi Jaga Stabilitas Keuangan Cuma Utang dan Naikan BBM

MUS • Tuesday, 6 Sep 2022 - 10:30 WIB

Jakarta - Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14:30 WIB. kenaikan BBM tersebut meliputi BBM jenis Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000, Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500 dan Solar subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liternya.

Menurut Jokowi, pemerintahannya tidak kuasa mencegah kenaikan BBM dengan berbagai alasan mulai dari pembengkakan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia hingga tidak tepatnya arah subsidi yang lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengatakan keprihatinannya atas musibah yang dialami oleh masyarakat saat ini.

Menurutnya, kebijakan mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi BLT sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah kepada apa yang mereka sudah katakan selama ini.

“Kita masih ingat betul rasa-rasanya baru beberapa bulan presiden Jokowi mengatakan bahwa BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, saat merayakan hari kemerdekaan kita disuguhi tagline, pulih lebih cepat bangkit lebih kuat namun faktanya belum sebulan berselang presiden menjilat ludahnya sendiri dengan mencabut BBM bersubsidi,” ungkap Slamet di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Anggota Fraksi PKS dari dapil Sukabumi ini juga mengatakan bahwa kalau boleh jujur melihat strategi pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas keuangan hanya dengan dua cara yaitu menambah utang dan menaikkan harga BBM, padahal berapa banyak pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda pembangunannya seperti pembangunan IKN, kereta cepat serta masih banyak lagi kegiatan lain yang belum prioritas.

“Pemerintah saat ini sangat tidak peka terhadap kondisi yang ada, sudah tahu keadaan global sedang tidak stabil malah tetap fokus membangun IKN dan infrastruktur lainnya padahal uangnya bisa digunakan untuk menambal subsidi yang ada,” jelasnya.

Terakhir, ketua umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini meminta pemerintah untuk melihat lebih dekat kondisi masyarakat khususnya para petani dan nelayan.

“Kenaikan BBM ini sudah pasti menaikkan semua biaya operasional kegiatan pertanian dan perikanan, mulai dari biaya logistik, biaya makan, biaya hidup dan lain lain, sementara harga jual hasil perikanan dan pertanian sangat fluktuatif sehingga kondisi ini akan menyeret petani dan nelayan kita ke dalam jurang kemiskinan,” ungkapnya.