Jakarta - DPR RI akhirnya membatalkan tender pengadaan kalender senilai Rp955 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 setelah mendapat sorotan di tengah masyarakat.

Dalam laman LPSE DPR, tender dengan kode 739087 itu dibatalkan karena perubahan kebijakan program dan kegiatan.

“Pengadaan ini mengalami perubahan kebijakan program dan kegiatan,” tulis laman LPSE DPR, Kamis (1/9/2022).

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar pada hari ini. Pemanggilan ini dalam rangka mendengar keterangan perihal polemik anggaran pengadaan barang berupa pencetakan kalender tahun 2023 sebesar 955 juta rupiah.

"Iya kami rapat memang, sudah diagendakan rapat," kata Wakil Ketua BURT DPR, Achmad Dimyati Natakusumah.

Dimyati menyampaikan bahwa sampai saat ini proyek tersebut belum dihentikan secara total. Mengingat, hal itu merupakan kebutuhan rutin yang telah dianggarkan.

Kendati demikian, kata dia, rapat bersama Sekjen nanti akan dimanfaatkan anggota sekaligus pimpinan BURT untuk mendengar keterangan sekaligus mengkaji atas kebutuhan pencetakan kalender tersebut.

"Jadi kami kaji dulu, bagaimana letak kemahalannya, lalu dari sisi kuantitasnya. Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengatutannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Untuk diketahui, DPR menganggarkan Rp955 juta untuk mencetak kalender tahun 2023 mendatang. Anggaran ini berasal dari APBN 2022. Hal tersebut berdasarkan situs LPSE DPR, nama tender 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode RUP 36342916.