Ootimalkan Anggaran Daerah, Kamrussamad: Pemda mesti punya "Menteri Keuangan"

AKM • Wednesday, 8 Jun 2022 - 22:05 WIB

Jakarta - Anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani agar Pemda juga perlu memiliki "Menteri Keuangan", arsitek keuangan daerah yang memiliki kapasitas. Hal ini Agar tagline Menkeu SMI “ Spending Better” bisa terwujud di penyerapan anggaran daerah. 

"Meski sempat terkontraksi di 2000-2022, dari tahun 2017 hingga 2019, tren TKD (Transfer ke Daerah) terus meningkat. Namun sayangya, jumlah ini secara pemanfaatan masih belum optimal. Mulai dari rendahnya pemanfaatan untuk belanja sosial, hingga serapan TKD yang masih minim dan dikejar di akhir-akhir tahun,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (8/6).

Kamrussamad  menjelaskan,, TKD ini penting untuk akselerasi pembangunan daerah. Pemda bersentuhan langsung dengan rakyat. Kalau serapannya tidak optimal, maka rakyat tidak akan merasakan manfaatnya. 

“Karena itu, saya lihat kuncinya Pemda juga harus punya "menteri keuangan", yang berperan sebagai arsitek keuangan daerah dan memiliki kapasitas. Transfer ke Daerah mencakup beberapa skema. Mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik,  Dana Otsus, Dana Insentif Daerah (DID),  Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa,” tutur Kamrussamad.

Menurut Kamrussamad realisasi pemanfaatan DAU 2021,  sampai dengan akhir tahun sebesar Rp23,4 Triliun atau 69,2%. Bahkan catatan menteri keuangan di tahun 2021, DAU masih didominasi belanja pegawai.

"Selain itu, baru 395 Daerah memenuhi Belanja Wajib minimal 25% DAU, dan masih ada 147 Daerah belum memenuhi. Ini menandakan belanja daerah belum fokus dan efisien. Saya juga melihat pola eksekusi APBD yang masih business as usual, selalu tertumpu di triwulan IV sehingga mendorong adanya idle cash di daerah,”  imbuhnya.

Kamrussamad menambahkan, agar DAU ini dikelola lebih optimal, butuh arsitek keuangan daerah yang mumpuni.  Kapasitas pengelola keuangan daerah harus diperkiat. 

“Dengan demikian, akan ada sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam pengelolaan TKD ini. Sehingga terjadi akselerasi pembangunan di daerah,” tandasnya.