Jakarta - Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengutuk berulangnya kejahatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha, yang bahkan diakui oleh UNESCO sebagai situs suci Umat Islam.

Hidayat pun menyerukan dunia Internasional khususnya dunia barat yang memberikan sanksi kepada Rusia karena serangannya terhadap Ukraina, agar tak berlakukan standar ganda.

“Dunia Barat harus segera bekerja sama mengakhiri kejahatan kemanusiaan apartheid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, seperti dengan berulangnya penyerbuan tentara Israel ke Masjid Al Aqsha yang melukai dan menahan ratusan jamaah Palestina yang sholat di Masjid Al Aqsha,” ujar Hidayat.

Bahkan, imbuhnya, Israel telah melakukan tindakan melampaui batas kemanusiaan dengan juga mencederai warga Palestina termasuk anak-anak, perempuan, orang tua bahkan kaum difabel.

“Tindakan Israel yang berulang-ulang mendiskriminasikan dan bahkan menyerang warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsha, maupun yang berada di luar masjid Al Aqsha, semakin mengkonfirmasi kesimpulan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) internasional bahwa memang telah terjadi system apartheid terhadap warga Palestina oleh Israel, dan makin dilanggarnya resolusi-resolusi PBB. Dan diamnya Negara-Negara Barat, seakan menjadi legitimasi atas kejahatan dan teror negara dan radikalisme anti kemanusiaan yang didemonstrasikan secara terbuka dan berulang oleh Israel,” dinyatakan HNW.

HNW sapaan akrabnya sependapat dengan laporan Amnesty International bahwa otoritas Israel telah menjalankan sistem apartheid terhadap Palestina, melalui tindakan-tindakan dominasi secara kejam dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Laporan-laporan yang telah disampaikan oleh berbagai organisasi HAM Internasional, seharusnya bisa menjadi pegangan dalam melihat persoalan Palestina-Israel secara utuh. Dan yang makin tragis adalah bahwa sesudah beberapa negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yang terjadi bukannya Israel menghormati Palestina warganya dan Masjid Al-Aqsha, justru malah makin brutal dan barbar, dan menjadikan cita-cita berdirinya negara Palestina Merdeka semakin kabur,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama persoalan utamanya, yakni penjajahan Israel terhadap Palestina serta diterapkannya kejahatan apartheid oleh Israel tersebut tak diatasi, maka persoalan Israel-Palestina tidak akan selesai. Solusi dua negara yang diharapkan bisa hadirkan perdamaian, tidak akan terwujud.

Oleh karenanya, ia menyerukan kepada dunia internasional untuk berlaku adil dengan memperhatikan persoalan utama ini secara obyektif dan komprehensif. Apalagi kabarnya hari ini, 19-4/2022, DK PBB akan menyelenggarakan sidangnya untuk membahas penyerangan terhadap masjid Al Aqsha.

“Harusnya DK PBB bisa menampilkan wibawa dan marwah PBB, agar dapat merealisasikan tujuan berdirinya PBB, dengan hadirkan kesepakatan dari seluruh anggota tetap DK PBB, untuk setop terorisme untuk hadirkan perdamaian di Palestina, dengan menghentikan kejahatan pendudukan Israel dan kejahatannya terhadap masjid Al Aqsha dan Palestina,” ungkapnya.

Selain itu, sekalipun HNW mengapresiasi Pemerintah Indonesia, yang melalui Menlu telah mengkritik keras terjadinya penyerbuan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha.

Tetapi HNW tetap mendesak agar pemerintah lebih serius, dan tidak cukup hanya secara verbal mengutuk, perlu langkah yang lebih kongkret dan praktis, agar perdamaian bisa diwujudkan dengan diakuinya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina secara penuh oleh PBB.

”Agar agresi, teror dan intoleransi Israel terhadap Masjid alAqsha,para jemaahnya serta warga Palestina umumnya, segera dapat diberhentikan,” pungkasnya.

Agar eskalasinya tidak meluas seperti tahun yang lalu. Apalagi, pada 18 April kemarin ini, pada 1955 lalu dilaksanakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. Salah satu poin penting dari KAA adalah kesetaraan negara-negara Asia-Afrika untuk meraih kemerdekaannya.

“Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Jokowi, Palestina adalah hutang dari Konferensi Asia-Afrika yang belum dibayar lunas oleh Indonesia, karena Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir dalam KAA tetapi hingga saat ini belum merdeka secara penuh,” jelasnya.

HNW berharap agar pemerintah sesuai amanat Konstitusi untuk ikut hadirkan ketertiban dunia. Karenanya mestinya Indonesia dapat berperan lebih maksimal di forum-forum internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga di OKI.

“Peran yang perlu diambil, misalnya, adalah melaksanakan seruan dari Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta mendorong agar PBB mengirim pasukan perdamaian ke Yerusalem untuk mencegah kekerasan oleh aparat Israel terhadap Masjid Al-Aqsha maupun kepada warga Palestina,” kata HNW.

Atau usulan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah agar pemerintah Indonesia mempelopori dibentuknya ‘Justice Forum for Palestine’. Atau mengajukan Israel ke Mahkamah HAM Internasional sebagaimana usulan dari Prof Sudarnoto, Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri.

Dan DPR RI dapat mengusulkan kepada persatuan parlemen dunia, untuk memberikan sanksi kepada parlemen Israel, misalnya dengan pembekuan keanggotaannya di berbagai organisasi Parlemen Dunia.

“Usulan dan gagasan-gagasan positif tersebut seharusnya bisa dilaksanakan. Bahkan, opsi melakukan boikot kembali terhadap Israel juga bisa diambil Pemerintahan Jokowi yang sudah pernah mengutarakan hal tersebut saat menjadi tuan rumah penyelenggara KTT OKI soal Masjid Al-Aqsha, di Jakarta, tahun 2016," ujarnya.

Langkah-langkah konkret ini perlu dilakukan agar perdamaian bisa diwujudkan dengan tekanan dan penolakan dunia internasional terhadap Israel yang semakin besar, sebagaimana mereka juga menekan Rusia karena serbuannya terhadap Ukraina.