Jakarta -,Kenaikan BBM, PPN, dan harga pangan dirasakan semakin memberatkan masyarakat. Hal ini karena hampir secara serentak kenaikan harga terjadi ketika ekonomi baru berjalan dengan terkendalnya  pandemi covid 19. 

 Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati menyatakam kenaikan harga yang terjadi pada saat ini secara bersamaan akan memukul daya beli masyarakat.

"Kenaikan BBM, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan harga pangan secara serentak akan memukul daya beli masyarakat secara keseluruhan", ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut pemerintah seharusnya tidak gegabah ketika memutuskan menaikan harga BBM apalagi menghapus premium yang banyak digunakan oleh angkutan kota dan ojek.

"Pemerintah harus hitung dengan cermat dampak ekonomi dan sosial, seburuk apa dampaknya, terutama bagi tingkat kemiskinan dan terpukulnya daya beli," ujarnya.

Menurut legislator PKS ini kondisi Indonesia memiliki keunikan yakni kenaikan rutin berbagai komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan tepung terigu saat Ramadhan.

Tetapi reli kenaikan harga kebutuhan pokok awal tahun ini tidak wajar karena terjadi 30 hari sebelum ramadhan, seperti dinyatakan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia," katanya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga-harga membebani rakyat, ditambah dengan kebijakan dihapusnya BBM Premium.

"Rakyat yang mata pencaharian seperti supir dan ojek harus beralih ke BBM dengan nilai oktan (RON) lebih tinggi seperti Pertalite atau Pertamax. Kenaikan biaya BBM akan bertransmisi juga pada kenaikan harga produksi otomatis inflasi naik," serunya.

Anis menyebut kenaikan pajak PPN, PBB, dan pajak kendaraan pasti akan berdampak karena konsumen pasti dibebani dengan kenaikannya. Menurutnya Ini juga harus dilihat, sejauh apa multiplier effectnya, pada inflasi dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus lindungi rakyat dari semua efek kenaikan harga barang pokok, pajak, juga BBM. Perlu dipastikan angka kemiskinan tidak kembali beranjak naik," tutupnya.