BPKP Siap Sinergi Pengawasan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia

ANP • Friday, 25 Mar 2022 - 14:18 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan mengawasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian, lembaga,  dan pemerintah daerah, dan BUMN.

“Saya minta BPKP dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawasi transaksi yang ada dan laporan harian kepada saya," ujar Presiden saat memberikan arahan tentang  Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dalam kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, dan Seluruh Kepala Daerah, serta dan Badan Usaha Milik Negara Tentang Alsi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat 25/3.

Jokowi meminta kepada semua seluruh peserta acara yang hadir baik itu Menteri, Kepala Lembaga, TNI, Polri dan BUMN serta Kepala Daerah untuk bersama-sama meningkatkan penyerapan barang yang memiliki  TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dengan membeli barang-barang buatan Indonesia. 

Tahun ini kata Jokowi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ditargetkan untuk membelanjakan anggarannya sebanyak Rp400T untuk belanja produk dalam negeri (PDN), termasuk yang diproduksi  (Produk Dalam Negeri) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Sekarang kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya gak banyak-banyak,” ucap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dirinya yakin, jika semua Kementerian, Lembaga, BUMN dan TNI/Polri serta Pemerintah Daerah benar-benarr menerapkan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri,TKDN, PDN dan UMKM maka akan membuka sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan baruakan tercipta dan peluang investasi akan semakin besar. 

“Kalau kita beli produk dalam negeri, meloncat nanti pertumbuhan ekonomi kita. Kalau sebelum bulan Mei sudah tercapai maka akan berdampak kemana-mana,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar mengatakan telah meminta BPKP Bersama bersama dengan LKPP,  dan Kejaksaan Agung, dan serta Polri untuk turut serta melakukan pengawasan dan menciptakan early warning system  dini terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Terima kasih BPKP yang dengan LKPP sudah melakukan kerja sama. Audit BPKP untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap Luhutnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, untuk mewujudkan arahan Presiden terkait afirmasi produk dalam negeri, maka agar tujuan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama, maka perlu adanyadiperlukan kolaborasi seluruh stakeholders.antar Kementerian/ Lembaga. 

“BPKP siap bersinergi dan berkolaborasi dalam pengawasan untuk bisa dapat mendukung tercapainyamencapai target Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia penggunaan TKDN, PDN dan UMKM sesuai yang diminta arahan Presiden,” tegasnya. (ANP)