Kudus – Setelah Pemerintah akan membuat Jalan Bebas Hambatan atau jalan Tol dari Kota Semarang ke Kabupaten Demak, pemerintah juga akan membangun jalan Tol Dari Kabupaten Demak ke Kabupaten Tuban mendatang, untuk mengurangi beban lalulintas di Jalur Pantura Pulau Jawa.

Saat ini DED (Detail Engineering Design) tengah disiapkan. Diperkirakan sebanyak tiga kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal dilewati proyek Jalan Tol Demak-Tuban sebagai kelanjutan Tol Semarang-Demak.

Menurut  Bupati Kudus Hartopo , ketiga kecamatan yang akan dilewati Jalan Tol Demak-Tuban, yakni Kecamatan Undaan, Mejobo dan Jekulo. 

Hanya saja, Hartopo mengaku, belum mengetahui secara detail desa-desa yang nantinya dilalui proyek strategis nasional tersebut.

Rencananya, nantinya akan ada sosialisasi soal rencana pembangunan ruas Tol Demak-Tuban pada 15 Februari 2022 di Kudus.

"Dimungkinkan sosialisasi tersebut juga akan menyebutkan desa-desa yang akan lalui proyek strategis nasional tersebut," ujar Hartopo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto mengatakan tenaga konsultan pembangunan proyek Jalan Tol Demak-Tuban pernah ke kantor PUPR untuk membicarakan soal proyek jalan tol tersebut.

Hanya saja, menurut Arif , dirinya belum mengetahui tapak yang akan dilalui jalan tol tersebut. Sedangkan, rencana pengerjaannya diperkirakan pada 2025.

Sementara, pembebasan lahannya, imbuh dia, hingga kini juga belum dilakukan karena informasinya sosialisasi juga baru akan digelar pekan depan.

Camat Jekulo Wisnubroto Purnawarman Jayawardana membenarkan adanya rencana kecamatannya akan dilalui pembangunan proyek Tol Demak-Tuban, namun belum mengetahui lokasi pastinya.

Sementara itu Camat Mejobo Aan Fitrianto juga mengungkapkan hal senada belum mengetahui pasti rencana pembangunan jalan tol tersebut. Namun, informasi yang beredar untuk Kecamatan Mejobo akan melintasi tiga desa, yakni Desa Kesambi, Kirig, dan Temulus.

Untuk kepastiannya, menurut Aan Fitrianto , tentunya menunggu sosialisasi dari pihak terkait karena hingga kini juga belum ada sosialisasi terkait hal itu. (Khr)