Jakarta - Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, bahwa Banjir Besar di Kalimantan yang berhari-hari ini merupakan teguran keras dari yang maha kuasa kepada pengelola Negara Indonesia dengan segala kebijakan dan tindakannya.

Politisi PKS ini menyoroti, bahwa kerusakan daerah tangkapan hujan sudah terjadi bertahun-tahun ini karena regulasi kita tidak terlalu mendukung pada pengamanan dan penjagaan lingkungan yang semestinya.

“Pada tahun 2000 luas hutan Kalimantan adalah 33.234.711 Ha, lalu menurun menjadi 26.886.772 Ha pada tahun 2013, dan hutan Kalimantan yang tersisa pada tahun 2017 adalah seluas 24.834.752 Ha," urai Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjabarkan, secara nasional proporsi tutupan lahan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

“Laju deforestasi terjadi akibat penebangan illegal (illegal logging), kebakaran hutan ataupun konversi dari hutan menjadi perkebunan. Proporsi tutupan hutan nasional pada tahun 2019 adalah 50,10 % dari total luas lahan secara keseluruhan atau sama dengan 94.114.000 hektar,” ungkapnya.

Akmal juga menjelaskan, bahwa catatan fraksi nya PKS, selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi (2015-2020), paling tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 5.645.022 Hektar.

“Berdasarkan perhitungan, kebakaran hutan di Indonesia mencapai luas 940.837 hektar/tahun atau sama dengan 2578 Hektar/ Hari, telah menghancurkan kehidupan satwa, menghilangkan biomass, merusak ekosistem, melepaskan karbon, dan asap kebakaran hutan telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Akmal.

Anggota DPR RI kelahiran Bone ini juga mengingatkan bahwa Pada tahun 2020 kala terjadi Pandemi Covid-19, saat yang bersamaan hutan dan lahan kita yang terbakar mencapai 269.942 hektar. Hampir 150.000 hektar kebakaran hutan dan lahan terjadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

“Jadi ini saat ini telah tampak kerusakan yang terjadi di darat dan udara akibat ulah manusia yang mengakibatkan perubahan iklim, dan menurunnya kemampuan dataran untuk menerima kondisi alam, termasul meluasnya lahan kritis, yang ujungnya timbul bencana alam seperti banjir besar," kritik Akmal.

Anggota Komisi IV DPR Dua Periode ini menguraikan bahwa Total Luas Lahan Kritis Nasional mencapai 14 Juta hektar. Proporsinya terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46 %.

Luas lahan Kritis tertinggi pada tingkat provinsi ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu seluas 1.338.810 hektar, berikutnya adalah Kalimantan Barat seluas 1.015.631 hektar, dan Provinsi Jawa Barat luas lahan kritisnya hampir mencapai 1 juta hektar yaitu seluas 911.192 hektar.

“Sudah saatnya pemerintah saat ini berbenah total tanpa menyalahkan masa keadaan masa lalu. Yang paling penting bagaimana di masa depan lingkungan kita menjadi membaik sehingga meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup di dalamnya termasuk umat manusia”, tutup Andi Akmal Pasludddin.