Luhut: 80 Persen Dana Pemerintah Digunakan untuk Belanja Produk Impor

AKM • Thursday, 20 May 2021 - 09:41 WIB

Yogyakarta - Pemerintah terus berusaha melakukan optimalisasi penggunaan dana APBN bagi pengembangan produk dalam negri. Namun, langkah untuk menekan produk impor di masyrakat dan Instansi pmerintah masih belum berjalan efektif.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyanyangkan banyaknya anggaran belanja barang dan modal pemerintah  untuk barang impor. Bahkan 80 persen dari anggaran yang seharusnya bisa dibelanjakan di dalam negeri, justru untuk impor.

“Ada Rp 1.300 triliun dari APBN untuk belanja barang dan modal. Dari jumlah tersebut, sekira 80 persen dari Rp 480 triliun sebenarnya bisa dibelanjakan di dalam negeri,” ujar Luhut saat mengunjungi PT YPTI yang didampingi Mentri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita  di Sleman, Yogyakarta (19/5).

Agus menegaskan, pada saat ini, anggaran yang ada, hampir 80 persen dibelanjakan bagi barang impor atau luar negri.

"Tapi yang terjadi sekarang mungkin hampir 80 persen lebih itu kita belanjakan ke luar negeri," ungkap Luhut

Menurut Luhut, ada dana Rp 300 triliun yang bisa dibelanjakan di dalam negeri dan sekaligus bisa membentuk investasi di industri. Sebab, ratusan triliun tersebut diklaim bisa menghasilkan jutaan lapangan kerja.

"Kalau kita letakkan USD 22 miliar atau Rp 300 trilunan kurang lebih, itu menciptakan lapangan kerja bisa jutaan," sambungnya.

Oleh sebab itu, Luhut mengimbau Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. 

“Salah satu contohnya dengan memanfaatkan berbagai produk dalam negeri yang dibuat oleh PT. YPTI,” pungkasnya.

PT YPTI merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri sejak 1999. Perusahaan ini telah mengimplementasikan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan mengembangkan welcab Toyota Sienta (alat bantu disabilitas), komponen pembangkit listrik, alat kesehatan (ventilator dan GeNose C19), mesin perkakas (CNC Milling) serta alat peraga pendidikan untuk sekolah vokasi.