Jakarta  - Presiden RI Joko Widodo mengundang 7 Asosiasi profesi ke Istana Negara terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.  Ikatan ahli profesi yang hadir diantaranya Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Ahli Rancangan Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arsitek Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, dan Green Building Council Indonesia. 

Tujuh asosiasi profesi yang berpraktik dalam bidang jasa konstruksi tersebut, diberikan kesempatan satu persatu untuk menyampaikan masukan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara. Presiden memberi kesempatan bagi organisasi profesi tersebut, untuk duduk di Badan Otoritas Ibu Kota agar bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibukota negara. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, usulan yang disampaikan secara baik, konstruktif untuk membangun Ibu Kota Indonesia yang akan datang. Karena ibu kota yang dibangun adalah kota dunia untuk semua, maka wajar jika semua orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sekecil apapun termasuk gagasan-gagasan.

“Jadi tadi bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan itu untuk dijadikan pertimbangan dan bahkan  Bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otorita ibu kota apabila itu nanti sudah terbentuk, setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan segala hal perencanaan  pembangunan IKN,” papar Suharso, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Sejalan dengan Presiden, Ketua Umum PII, Dr Ir Heru Dewanto, ST, MSc (Eng), menyampaikan pandanganya soal IKN yang diibaratkan, memulai dari kertas putih maka kita berkesempatan menjadikan IKN sebagai standar baru ibukota dunia yang menjadi acuan bagi ibukota lain di dunia. 

“Bila dikelola dengan baik dan profesional, proyek sebesar ini bisa menjadi investasi yang memiliki efek pemulihan terhadap ekonomi nasional paska pandemi,” jelas Heru.

Menurut Heru, langkah yang diambil dlaam pembangunan IKN dengan mempertimbangkan backward dan forward linkages-nya.

"Persyaratannya adalah setiap pengambilan langkah yang terkait IKN harus mempertimbangkan backward dan forward linkages-nya secara jelas dengan masyarakat dan perekonomian nasional," ujarnya.

Heru menuturkan, PII sebagai rumah besar Insinyur Indonesia yg beranggotakan Insinyur dari semua disiplin teknik dan bidang keinsinyuran dengan 23 Badan Kejuruannya siap mendukung gagasan besar ini.

“Siap untuk memastikan agar pusat pemerintahan baru nantinya menjadi kawasan modern yang cerdas, efisien, nyaman, berkelanjutan, serta mencerminkan identitas bangsa,” tegasnya.

Heru mengusulkan agar pembangunan IKN ini dijadikan ajang bagi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh para Insinyur Indonesia, salah satunya penggunaan teknologi Pre-Fabricated Pre-Finished Volumetric Construction (PPVC), di mana insinyur Indonesia telah mempatenkan teknik sambungan komponennya.

 "Dengan metodologi PPVC milik Wilfred singkali,  pembangunan di IKN dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat," ungkapnya. 

Heru menambahkan, PIInakan mendaftar dan menseleksi setiap inovasi teknologi yang terbaik bagi pembangunan IKN yang baru.

“PII akan mendaftar dan menseleksi inovasi teknologi Indonesia yang layak untuk dimanfaatkan di pembangunan IKN baru untuk diusulkan ke Pemerintah,” pungkasnya.