Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendesak kubu Moeldoko meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan presiden. 

Hal itu, didasarkannya pada dua hal.

"Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/4/2021).

"Kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia," sambungnya.

Menurut Zaky, sudah jelas sejak awal bahwa KLB ilegal di Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan negara. 

"Tapi masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," kecam Herzaky.

Sedangkan kepada Presiden, Moeldoko harus meminta maaf karena urusan KLB Demokrat membuatnya tidak fokus pada tugas sebagai KSP.

"KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?" tanya Herzaky heran.

Bukan itu saja, Moeldoko dan kubunya juga bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. 

"Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," tambahnya. 

"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden," pungkas Herzaky. (Jak)