Jakarta – Rencana pemerintah memulai pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah segera masuk tahap finalisasi keputusan. Deputi bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Professor Agus Sartono menyebut, sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan sejak awal pandemi mempunyai banyak kendala.

“Kita sudah melaksanakan PJJ sejak awal pandemi, demi keselamatan anak-anak. Tapi selama PJJ berlangsung banyak kendala yang kita hadapi seperti banyaknya daerah yang belum memiliki akses internet. Sekitar 46 ribu satuan pendidikan di Indonesia tidak memiliki akses internet, dan tidak semua anak punya kemampuan membeli alat pembelajaran jarak jauh seperti handphone atau laptop,” ujar Agus saat diwawancara dalam program Trijaya Hot Topic pagi edisi Rabu, (24/03/2021).

Agus mengatakan, dampak PJJ selama setahun ini mempunyai risiko besar terhadap anak-anak kurang mampu, karena gawai yang mereka punya tidak sebagus anak anak mampu.

“Ancamannya adalah kemampuan daya beli yang rendah, sehingga membeli pulsa pun terbatas. Walaupun pemerintah telah menyediakan pulsa gratis, namun tetap saja tidak cukup. Kemampuan mengoperasikan gawai juga bisa menjadi faktor tertinggalnya anak-anak yang kurang mampu dengan yang mampu,” tutur Agus.

Agus juga menyebut banyak guru belum siap melaksanakan metode PJJ, dan hanya memberi materi dengan bentuk file PDF kepada muridnya. Akibatnya kegiatan transfer Ilmu menjadi tidak efektif.

“Jika PJJ terus dilanjutkan lebih lama, maka jarak yang terbentang antara anak-anak kurang mampu dengan yang mampu semakin jauh. Sehingga metode Pembelajaran Tatap Muka tetap menjadi yang terbaik hingga saat ini,” tutup Agus. (Kuh)