Sleman - Direktorat III Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI lakukan rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman di Aula lantai 3 kantor Seketariat Daerah Kabupaten Sleman, Senin (22/2). 

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Korsup III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan sejumlah program intervensi monitoring yang dilakukan KPK melalui Monitoring Control for Prevention (MCP). 

“Kami melihat, Pemkab Sleman ini sudah berupaya sebaik mungkin untuk bisa melakukan berbagai macam inovasi terkait intervensi di bidang - bidang yang notabene memungkinkan adanya tindak pidana korupsi,” jelasnya. 

Kendati adanya upaya tersebut, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama berharap di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman bisa lebih baik dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sertifikasi bagi aset -aset Pemerintah Kabupaten Sleman serta pengisian bagi posisi pejabat definitif di Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Lebih lanjut, Bahtiar Ujang Purnama juga menuturkan bahwa terkait dengan peningkatan pendapatan-pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak, tim KPK akan diikutsertakan untuk memberikan kontribusi dengan harapan pajak dan retribusi tidak hilang karena dinilai belum optimal terserap menjadi PAD. 

Koordinasi yang bersifat monitoring dan evaluasi bagi program-program yang ada di Pemerintah Kabupaten Sleman ini dipimpin langsung oleh Direktur Korsup III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sleman, Harda Kiswaya beserta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. 

Sementara itu, Plh Bupati Sleman, Harda Kiswaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman siap untuk bekerjasama dalam mendukung inovasi intervensi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemkab Sleman. 

"Tentunya dengan adanya arahan dan masukan-masukan dari KPK RI, kelebihan dari kinerja akan semakin ditingkatkan sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan, begitu juga kekurangannya akan diperbaiki sesuai dengan masukan (KPK RI),” jelasnya. (Ron)