Jakarta - Langkah sekelompok orang yang menamakan Gerakan Antiradikalisme Alumnni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga radikal menjadi polemik.

Berbagai kalangan angkat bicara mengenai laporan tersebut. Tuduhan terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dinilai sangat tidak berdasar.

Melalui Twitternya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga mengomentari polemik tersebut.

Menurut dia, ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.

"Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memeroses laporan itu," kata Mahfud MD melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (13/2/2021).

Mahfud mengungkapkan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kompak mengampanyekan NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah".

"Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK," cuit Mahfud MD.

Dia menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Din dikatakannya sebagai pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah.

"Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah 'Darul Ahdi Wassyahadah'. Beliau kritis, bukan radikalis," kata Mahfud MD.