Jakarta - Memasuki masa akhir kampanye yang akan berakhir Sabtu (5/11/2020), kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih terus digenjot, terutama dalam penerapan protokol kesehatan.

Sampai sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan para petugas dinyatakan dalam keadaan sehat. Baik KPU, PPK, PPS dan sudah merekrut petugas KPPS sebanyak 299 ribu serta melakukan rapid test mulai 26 November dan akan selesai pada tanggal 5 Desember nanti.

Hingga saat ini ada tiga calon kepala daerah di Jawa Barat yang dinyatakan positif Covid-19. Ketiganya dikategorikan dalam Orang Tanpa Gejala(OTG).

"Dari 50 calon yang ada di Jawa Barat, ada tiga yang positif tapi kondisinya OTG dan sedang melaksanakan isolasi mandiri," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, dalam Talkshow Trijaya Hot Topic Pagi Selasa (2/12/2020).

Sampai saat ini di Provinsi Jawa Barat belum ada kluster penyebaran Covid-19 saat masa tahapan pemilu.

Sementara Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), justru tidak setuju dengan digelarnya Pilkada di tengah pandemi Covid-19, sebab akan menimbulkan titik kerumunan. Namun karena tetap dilaksanakan, akhirnya LP3S tetap memberikan support, dalam artian dalam penerapan protokol kesehatan.

"Terus terang saja LP3S  yang tidak setuju sebenarnya pilkada dilangsungkan di masa pandemi ini," ujar Direktur Center for Media and Democracy LP3S. Dr. Wijayanto

Di sisi lain Satgas penanganan Covid-19 akan tetap melakukan tugasnya untuk mengawasi proses pilkada, baik saat kampanye maupun proses pemungutan suara. Satgas sendiri sebagai lembaga yang membuat kebijakan akan memberi pegawasan terhadap kebijakan yang dibuat.

Satgas penanganan Covid-19 berdalih ada atau tidak adanya Pilkada akan tetap terjadi penularan jika protokol kesehatan itu tidak dijalankan

"Memang di dalam Pilkada ini ada banyak resiko yang muncul, tetapi yang penting begini, ada atau tidak pilkada penularan akan tinggi ketika tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan, jadi tidak tergantung langsung, tetapi pilkada dapat menjadi pemicu pelanggaran protokol kesehatan kalau semua yang melaksanakan di lapangan itu tidak mematuhi " kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Dr. Sonny Harry B. Harmadi.

Nantinya dalam mengawasi protokol kesehatan ditempat pilkada, Satgas akan bekerja sama dengan Banwaslu dan Satgas daerah agar protokol kesehatan tetap dijalakan dan mengantisipasi jika nanti terjadinya kerumunan. 

Sebab kerumunan diperkirakan terjadi saat penghitungan suara, disitu akan ada pengerahan massa untuk mengawal perhitungan suara. (han)