JAKARTA - Pada 2024, angka stunting di  Indonesia ditargetkan menurun hingga mencapai posisi 14% dari saat ini sekitar 27 persen. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Sayangnya, gerakan percepatan penurunan  target itu terhambat pandemi Covid-19. Penyebabnya, menurut  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), DR (C) dr.  Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)  karena daya beli masyarakat berkurang hingga ruang fiskal pemerintah yang terbatas. 

Hasto mengatakan,  mencapai angka 14 persen sesuai target capaian di 2024 merupakan waktu yang sangat pendek. "Tinggal tiga setengah tahun lagi," ungkap Hasto  pada 'International Webinar: Lesson Learned from the Success Story of Peru in Reducing Stunting' secara virtual, Kamis (26/11/2020.).

Berdasarkan data yang ada,  dalam lima tahun terakhir,   2014 hingga 2019, rata-rata penurunan stunting di Indonesia hanya 0,3 persen per tahun. Sementara untuk menuju angka 14 persen di tahun 2024, setidaknya membutuhkan penurunan rata-rata 2,5 persen per tahun.

Untuk itu, diperlukan akselerasi agar target itu bisa dicapai. "Dibutuhkan kesungguhan dan upaya keras agar bisa mencapai target tersebut," tandas Hasto.

Upaya akselerasi ini dibutuhkan  sebab sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional untuk Percepatan Perbaikan Gizi, ternyata  belum mampu mengakselerasi   penurunan stunting secara efektif.  "Target 14% tentu adalah target yang luar biasa," ujar Hasto.

Untuk percepatan penanggulangan stunting, menurut Hasto,  perlu  strategi  dan reorientasi program. Penanggulangan ini sesuai   UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

BKKBN, demikian Hasto,   memiliki tugas untuk mengawal pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Hal ini terkait juga dengan upaya pencegahan dan penanganan   kasus-kasus stunting.

Hasto menjelaskan, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga ini menjadi konsep yang akan dikedepankan oleh BKKBN. "BKKBN akan melakukan program bina keluarga, menyasar keluarga yang memiliki anak di bawah usia lima tahun dan juga di bawah dua tahun," ujar Hasto.

Melalui gerakan berbasis keluarga, Hasto berharap pihaknya  bisa mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Hal ini menjadi bagian yang penting karena di Indonesia banyak terjadi morbiditas dan mortalitas. Termasuk adanya janin tumbuh lambat di dalam rahim akibat pernikahan terlalu dini.

"Sumber daya yang ada harus secara tepat dan cepat digerakkan dan digunakan pada intervensi yang strategi dan tentu harus dipilih yang mempunyai daya ungkit yang besar, sektor-sektor yang bisa menurunkan stunting secara cepat," jelas Hasto.

Hasto mengatakan, untuk melahirkan keluarga berkualitas, BKKBN yang memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kasus stunting akan fokus pada pendekatan keluarga.

Dalam hal ini titik intervensinya pada remaja putri, calon pengantin. "Termasuk calon pasangan usia subur, promosi Asi eksklusif dan juga penguatan pelayanan keluarga berencana  pasca persalinan," ujar Hasto. (ANP)