Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kesulitan untuk membongkar tiang Monorel yang terbengkalai di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kesulitan Pemda DKI mengangkat tiang Monorel yang mangkrak selam 6 Gubernur itu karena ada keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Memang ini tidak mudah karena dulu ada keterlibatan BUMN, karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta monorel," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI di Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Meski begitu, kata Riza, Gubernur Anies Baswedan dalam waktu dekat ini berniat akan membahas mengenai terbengkalainya tiang Monorol.

"Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kita akan menyikapi secara baik," terangnya.

Menurut Riza, mengenai tiang pancang Monorel ini harus ada keputusan yang adil. Apakah nantinya dicabut atau dimanfaatkab untuk kepentingan warga DKI.

Politikus Gerindra ini menlanjutkan, Gubernur Anies juga nantinya akan menggundang SKPD terkait, untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini.

"Yang terbaik seperti apa, tentu yang memberi kontribusi bagi semua, dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya dan semuanya itu kita petimbangkan," terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim meminta Pemprov DKI untuk membongkar tiang-tiang pancang yang terbengkalai di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hal itu untuk menjaga estetika kota Jakarta apalagi tiang-tiang tersebut sudah mangkrak 16 tahun.

Alasan Hakim mendorong pemerintah DKI membongkar tiang-tiang Monorel itu karena mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara.

"Gak enak dilihat, gak bagus, masa ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan disitu juga ada jalur LRT Jabodebek," tegas Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/10).

Bung Hakim Panggilan akbranya mengingatkan, sebelum membongkar Pemda DKI harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Ia juga ingin pengembang proyek Monorel itu yang bertanggung jawab.

"Harus di cek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setau saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pengembang gak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biaya nya jangan dari pemprov dong" ujar Bung Hakim.