JAKARTA - Direktur Visi Indonesia, Abdul Hamid menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja yang cenderung dipaksakan ditengah besarnya gelombang penolakan ini menambah luka dalam rakyat ditengah pandemi.

"Wakil rakyat dan pemerintah seolah sengaja menimpakan tangga kepada kawan-kawan buruh yang sedang jatuh terjerembab akibat pandemik," tegas Direktur Visi Indonesia, Abdul Hamid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Menurut Abdul Hamid atau biasa dipanggil Cak Hamid, sangat masuk diakal jika banyak yang menilai bahwa pemerintah dan DPR sangat mementingkan pengusaha ketimbang rakyatnya sendiri.

"Apalagi dalam UU yang baru disahkan, banyak sekali pasal-pasal yang tak berpihak pada pekerja seperti outsourchibg seumur hidup, dihapusnya cuti panjang, UMK kab/kota yang dihapus dan lain-lain," katanya.

Ia menyatakan, jika memang UU Cipta Kerja ini dihadirkan utk meningkatkan iklim investasi dan usaha, harusnya jalan tengah yang dipilih bukan jalan timpang sebelah.

"Yang ada ini bukan undang-undang cipta kerja tapi undang-undang pembunuh pekerja? Karena hak-hak pekerja yang digencet sedemikian rupa. Dan dalam hal ini saya ada dalam barisan terdepan menolaknya," ungkap Cak Hamid. (ANP)