Kalimantan Selatan - PANDEMI Covid-19 memaksa semua aktivitas dilakukan di rumah, termasuk proses belajar mengajar. Proses belajar jarak jauh memiliki berbagai permasalahan, diantaranya kesulitan keterbatasan gawai yang dimiliki siswa, jaringan internet, kuota.

Saat ini dibutuhkan solusi dan bantuan yang tepat bagi para siswa untuk kelancaran belajar mereka. Bantuan Program Indonesia Pintar menjadi salah satu solusi bagi para siswa di tengah pandemi untuk membantu kelancaran proses belajar.

Bantuan PIP untuk sekitar 7000 siswa disalurkan ke dapil KalSel II yang meliputi Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, bantuan tersebut menyasar siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Penyerahan bantuan PIP tersebut dilakukan secara simbolis kepada beberapa sekolah diantaranya SMPN 19 Banjarmasin, SDN 2 landasan Ulin Timur dan Kabupaten lain di dapil KalSel II.

Bantuan PIP ini merupakan program Pemerintah yang disalurkan melalui aspirasi anggota Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggota Komisi X DPR RI M Nur mengatakan beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban siswa dan orangtua siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

“Semoga bantuan ini dapat benar-benar digunakan untuk memperlancar kegiatan proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini harus dilakukan akibat pandemi Covid -19,"
ujar Anggota DPR RI dapil Provinsi Kalimantan Selatan H Muhammad Nur dalam keterangan tertulisnya.

“Kami di Komisi X menerima masukan dari berbagai pihak bagi Program Indonesia Pintar kedepannya dan proses belajar mengajar jarak jauh yang saat ini harus di lakukan,” tambahnya.

M Nur berharap masukan dari berbagai pihak mengenai Program Indonesia Pintar kedepannya dan tentunya masukan mengenai pendidikan terutama proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini harus dilakukan karena pandemi.

“Dalam kesempatan ini pula, saya menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini benar-benar dilakukan untuk penyerapan aspirasi daerah pemilihan dan tidak disangkut pautkan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan, sehingga tidak ada tekanan kepada sekolah atau orang tua siswa,” pungkasnya.