JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap membantu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melayani dan memberdayakan para pekerja migran Indonesia (PMI). Perusahaan pelat merah akan memberikan bantuan dana untuk usaha.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama perusahaan BUMN dan BP2MI ini untuk membuktikan kehadiran negara dan memperjuangkan hak-hak para pejuang devisa. Selama ini label pejuang devisa negara bagi PMI hanya lips service.

"Jadi kadang-kadang merek PMI seakan-akan direndahkan. PMI itu banyak yang bekerja pada posisi yang tinggi," ujarnya dalam sambutan di acara penandatanganan nota kesepahaman antara BP2MI dan BUMN, Selasa (18/8/2020).

Posisi para pekerja migran itu penting untuk pembangunan dan perekonomian Indonesia kedepannya. Erick menerangkan pandemi Covid-19 (virus Corona) membuat ada jeda dan waktu untuk introspeksi dan memperbaiki kekurangan dari pekerja migran.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick membuka ruang bagi para pekerja migran untuk mengakses kartu prakerja. Dia menyarankan Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

BP2MI diminta mensinergikan data para pekerja. Erick menjelaskan program prakerja ini bisa diakses oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan informal.

"Program prakerja bisa bekerja sama dengan para pekerja migran. Kalau pasarnya belum siap, dan memerlukan waktu 1-2 tahun, negara hadir. Ada program-program untuk usaha mikro. Kita sinergi," tuturnya,

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menyatakan pihaknya akan mendukung penuh BP2MI untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan para PMI. "Para pekerja migran merupakan salah satu penyumbang devisa negara," ucapnya.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Negara Indonesia (BNI) Sis Apik Wijayanto mengatakan akan memberdayakan seluruh cabang di luar negeri untuk menampung remiten dari para PMI.

BNI selama ini sudah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para PMI. Jumlah PMI yang mendapatkan bantuan kredit tersebut mencapai 10.000 orang. Paling banyak di Hongkong, Taiwan, dan Jepang.

Sumber: Sindonews.com