Jakarta - Partisipasi anak dalam proses pembangunan nasional sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Pemerintah di seluruh dunia wajib merespon kebutuhan-kebutuhan spesifik anak karena anak adalah aset bagi masa depan seluruh bangsa. 

Dalam pertemuan internasional Voluntary National Review (VNR) Lab (15/07) yang mengangangkat tema Child-sensitive VNR, Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children United Nations, Najat Maalla mengapresiasi Indonesia yang memiliki komitmen politik dan kemitraan multi-sektor yang baik antara level nasional dan sub-nasional dalam integrasi partisipasi anak. 

"Saya pernah berkesempatan mengunjungi Indonesia dan menyaksikan besarnya pelibatan partisipasi anak dalam proses pembangunan nasional, bahkan anak juga terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan, baik di level nasional maupun di tingkat desa," terang Najat.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan sejalan dengan ratifikasi Indonesia untuk Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan hak dan partisipasi anak.

"Salah satu strategi untuk mewujudkan hak dan partisipasi anak adalah melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan tersebut menekankan prinsip partisipasi anak dalam segala proses pengambilan kebijakan tentang anak. Indonesia juga berfokus pada capaian SDGs poin 16.2, yakni menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan inisiasi dan implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk melibatkan anak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar saat menyampaikan praktik-praktik terbaik Indonesia terkait pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan nasional.

Melalui gerakan PATBM, masyarakat dapat melakukan deteksi dini apabila menemukan indikasi kekerasan anak di masyarakat. Gerakan ini telah diinisiasi oleh Kemen PPPA sejak 2016. Hingga saat ini, PATBM ada di 1776 desa yang tersebar di 342 kabupaten/kota di 34 Provinsi.

Deputi Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Ulrik Knudsen mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 merupakan saat yang sangat menantang bagi anak dan keluarga. 

“Investasi bagi anak melalui keselarasan rencana program dan anggaran nasional untuk layanan bagi anak sangatlah esensial dalam menghadapi situasi ini. Pemerintah di seluruh dunia wajib merespon kebutuhan-kebutuhan spesifik anak karena anak adalah aset bagi masa depan seluruh bangsa,” tegas Ulrik.

VNR Lab merupakan bagian dari acara tahunan High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development. Pertemuan ini membahas pencapaian agenda SDGs 2030 oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada 7-17 Juli 2020. Salah satu sesi VNR Lab yang diikuti secara aktif oleh Indonesia, khususnya Kemen PPPA adalah terkait tema Children-Sensitive VNRs. Sesi ini menyoroti proses yang inklusif dan partisipatif untuk memastikan kesejahteraan anak sebagai prioritas perencanaan pembangunan nasional. Selain Indonesia, acara ini diikuti oleh sejumlah tokoh penting dari negara lain, seperti Meksiko, Oman, Bulgaria dan Ghana. (ANP)