Kementerian BUMN Harus Memiliki Strategi Manajemen Risiko

• Monday, 6 Apr 2020 - 18:36 WIB

Jakarta - Anggota komisi VI dari Fraksi Demokrat DPR RI, Herman Khaerom meminta Menteri BUMN melahirkan strategi bagi perusahaan BUMN dalam memghadapi covid 19. “Pemerintah harus mempersiapkan manajemen risiko dan mitigasi yang tepat agar bisa menjaga kinerja BUMN dan bahkan ke depan meningkatkannya meski situasi ada covid 19,” jelas Herman dalam keterangannya di jakarta (6/04).

Herman menjelaskan mewabahnya birus corona memang berdampak terhadap ekonomi di seluruh negara, termasuk Indonesia. “Melemahnya nilai tukar rupian, naiknya inflasi, dan potensi menurunya pertumbuhan ekonomi sangat berdampak terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat,” katanya

Menurut Herman, BUMN juga terdampak dengan situasi saat ini, meski sebelum ada wabah virus corona kondisi dan performa beberapa BUMN sedang kurang baik. “Menteri BUMN telah menyampaikan roadmapnya di Komisi VI DPR, dimana targetnya dapat meningkatkan deviden sebesar 50% dari perolehan deviden tahun 2019, namun rapat yang lalu dengan situasi ekonomi global dan nasional seperti saat ini, deviden justru akan turun sebesar 50 % dari perolehan 2019. Berarti hampir seluruh BUMN akan menurun pendapatannya,” ungkap Herman.

Atas situasi ini, Herman kembali meminta Kementrian BUMN melakukan pemetaan berdasarkan portofolio BUMN, meski dinamis hasilnya : 9,1% dipertahankan dan dikembangkan, 6,3% dilakukan transformasi, 68% melakukan konsolidasi, 8,2% diutamakan untuk pelayanan publik, dan 8,2% divestasi dan bermitra. “Artinya akan ada perampingan BUMN agar lebih efisien dan efektif untuk memghasilkan laba, selain melaksanakan penugasan pemerintah,” tuturnya.

Herman mencontohkan, Bulog yang dulu survive dan memperoleh laba dengan melaksanakan penugasan raskin/rastra, setelah berubahnya penugasan terus menurun dan dalam situasi seperti ini menghadapi tekanan hutang jangka pendek karena kekurangan kas dan inventory yang menumpuk. “PLN juga akan terdampak dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan subsidi yang naik signifikan, serta BUMN Karya yang juga akan menghadapi masalah,” tutupnya. (Akm)