JAKARTA - Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara berkomitmen untuk tidak memelihara kemiskinan. Tahun ini ada tiga program pemberdayaan sosial yang menjadi fokus perhatian, termasuk kewirausahaan sosial yang ditingkatkan 10 kali lipat.

Penerima bantuan Kewirausahaan Sosial didasarkan atas data Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini berjumlah 10 juta atau 18% dari komplementaritas program Kemensos. Anggaran untuk Kewirausahaan Sosial ini, sementara per KPM akan menerima Rp3,5 juta, atau total sekitar Rp50 miliar.

“Pagu kami kurang lebih untuk 16.000 KPM (keluarga penerima manfaat). Nantinya, bantuan kewirausahaan akan diberikan kepada mereka yang belum punya usaha, dan tentunya yang belum terakses dengan kredit,” kata Mensos Juliari, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2020, di Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Jumlah KPM untuk Kewirausahaan Sosial ini juga dikatakan akan bertambah. Sebab, Kementerian Sosial berkomitmen tidak akan memelihara kemiskinan.

“Kementerian Sosial akan lebih agresif lagi melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program yang sifatnya pemberdayaan,” kata Mensos Juliari. Mensos Juliari memastikan, arah kebijakan kementerian untuk terus mengurangi populasi penduduk pra-sejahtera.

“Kita terus memperkuat dan meningkatkan jangkauan program pemberdayaan sosial. Perubahan strategi ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden,” kata Mensos.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin menyatakan Program Kewirausahan menjadi prioritas kerja tahun 2020. “Kewirausahaan Sosial merupakan program baru karena Pak Menteri Sosial mau meningkatkan lebih ke pemberdayaan. Bukan menomorduakan bantuan sosial, itu tetap ada. Tapi, dilanjutkan dengan pemberdayaan sosial,” kata Pepen.

“Anggaran untuk Kewirausahaan Sosial ini, sementara per KPM akan menerima Rp 3,5 juta. Totalnya, sekitar Rp 50 miliar," kata Pepen. Selain itu, per KPM juga akan menerima bantuan pemerintah untuk lembaga kewirausahaan mereka sekisar Rp1 jutaan. "Karena mereka perlu biaya mengembangkan usahanya," kata dia.

Rencana tersebut terus digodok lantaran setiap wilayah membutuhkan biaya berbeda. Kemensos masih membahas indeks, atau rata-rata biaya pengembangan usaha para KPM. "Tahun ini sebenarnya kita sudah jalan 1.400 KPM untuk Program Kewirausahaan. Tapi, karena Pak Menteri ingin menambahkan, jadi kami genjot lagi,” kata Pepen.

Selain Program Kewirausahaan, Direktorat Pemberdayaan Sosial tahun 2020 juga memiliki program lain yaitu investasi usaha kecil dan program terkait program potensi sumber yang menyangkut pembinaan masyarakat. Kemensos juga memperkuaat pengembangan dan keberlanjutan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di daerah masing-masing.

Selain SLRT, dan Kewirausahaan Sosial, Kemensos juga memperkuat program Komunitas Adat Terpencil (KAT). “Kemensos terus memperkuat agenda pemberdayaan sosial, di samping tetap menjaga kelanjutan program bantuan sosial,” kata Pepen.

Rakor Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 bertujuan menyatukan arah dan tindakan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (ANP)