Main Kotor Bers Impor

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

 

 

Jakarta - Kasus beras impor yang "nyelonong' di Pasar Induk Cipinang hingga ke pasar-pasar tradisional masih jadi 'Pe er' pemerintah sejak era demokrasi terpimpin Mantan Presiden Soeharto hingga era reformasi era Presiden SBY. Kementerian/lembaga yang berwenang mengurusi beras saling lempar tanggung jawab.

Menurut pengamat pertanian, Khudori seharusnya tiga kementerian bertanggung jawab atas hal ini, yaitu kementerian pertanian, kementerian perdagangan dan kementerian keuangan yakni direktorat jenderal bea cukai.

Khudori mengatakan, selama ini Kementan mengaku kalau izin impor tersebut adalah untuk beras premıum bukan medium. Anehnya SPI yang mengeluarkan impor itu dari Kementerian Perdagangan.

Setelah beredar, beras impor illegal jadi sangat sulit dibedakan dengan beras jenis lainnya. Harus dilakukan uji fisik untuk mengetahui apakah beras tersebut jenis medium atau premium.

"Polemik beras (import) baik asal Thailand maupun Vietnam harus segera diakhiri, kasus ini (beras impor Vietnam) pintu masuk carut marut persoalan beras di negeri ini" kata Khudori dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta (1/2).

Sementara itu, perwakilan pedagang pasar mengakui sulit membedakan beras lokal maupun impor. Seperti yang terjadi di Pasar Induk Cipinang, saat masuk di dalam pasar, beras impor sudah bercampur dengan beras lokal.

Menurut Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadıran pedagang pasar hanya menerima beras saja dan tidak mengetahui apakah itu beras impor atau lokal. soal terjadinya kenaikan harga umumnya terjadi karena permainan dari pemilik modal dan gudang beras besar. Saat mereka menahan distribusi, sudah bisa ditebak harga beras melambung.

"Jadi soal beras impor itu ibarat barang dirasakan ada, tapi pura-pura tidak ada, di Indonesia tuh budaya nya kan suka lempar batu sembunyi tangan" ketus Ngadiran.

Sementara itu kementrian pertanian menyatakan akan mengikuti alur penyelesaian kasus beras impor asal Vietnam yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Pasalnya, kementan hanya memberikan rekomendasi untuk beras premium.

Dirjen PPHP Kementan Yusni Emilia menjelaskan, pihak yang berwenang melakukan impor beras medium hanya bulog (Badan Urusan Logistik). Sepanjang 2013 berdasarkan informasi dari bulog, tidak ada rekomendasi untuk melakukan impor beras medium.

Yusni mengaku,pihaknya baru mengetahui adanya beras ilegal asal vietnam dari kunjungan menkoperekonomian hatta rajasa bersama Wamendag Bayu Krishnamurti ke Pasar Induk Cipinang beberapa waktu lalu. Pihaknya saat ini akan melakukan investigasi terhadap importir yang melakukan pengadaan ilegal merujuk hasil dari kemendag.

Yusni menjelaskan, untuk 2013 kementan mengeluarkan rekomendasi untuk beras khusus yakni basmati 1500 ton dgn 51 surat rekomendasi, beras diabetes sebanyak 283 ton dengan rekomendasi 11 importir, beras japonica 13.000 ton dengan 110 surat rekomendasi serta beras thai hom mali 22.900 ton dengan 130-an importir.

Terkait kasus beras impor,pernyataan lebih keras dilontarkan anggota dpr firman soebagyo yang menilai, mendag Gita Wirjawan harus bertanggung jawab atas penyalah gunaan izin impor beras yang membanjiri pasar. Menurut wakil ketua Komisi IV DPR tersebut, pengunduran diri Gita merupakan tindakan lepas tanggung jawab menteri yang notabene pembantu presiden.

Menurut Firman, impor beras bisa dilakukan ketika cadangan beras nasional tdk mencukupi. Pada 2013, perum bulog selaku BUMN beras nasional melakukan impor karena cadangan beras nasional dari petani lokal sangat mencukupi. Bahkan bulog mampu menyediakan hingga 3,5 juta ton dari dalam negeri.

Meski dikatakan bukan beras biasa atau beras khusus, faktanya yang diimpor adalah beras umum yang diproduksi petani lokal. Harus ada investigasi terkait penyelewengan impor beras beras. Siapa yang bertanggung jawab menerbitkan izin yang melibatkan kementan dan kemendag.
"Saya kok jadi pesimis mengatasi carut marut impor pangan,selain lempar tanggung jawab di kementrian terkait saya menyoroti data bps msh bisa dimanipulasi,akhirnya menjadi celah masuk bahwa indonesia butuh impor pangan" tukas Firman.

Carut marut impor beras masih menjadi polemik menarik nan menggelitik!..kasus beras bisa di tarik menjadi isu politik paska mundurnya gita wirjawan, lho kok bisa? Apapun bisa di kait kaitkan dengan isu politik di tengah euforia tahun politik. Selamat menikmati nasi yang anda makan, yang lokal apa impor. Wallahualam bissawab..!

 

 

 

 

(ARS/MKS)