Tahun Politik yang Menggelitik

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Jakarta - Tahun 2014 merupakan tahun politik, dimana kurang dari 95 hari lagi, masyarakat Indonesia bakal disuguhi even demokrasi pemilu lima tahunan. Tepatnya pada 9 April 2014, masyarakat Indonesia bakal menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon legislatif tingkat DPR, DPD dan DPRD.

Berangkat dari situ  Pengamat Politik, Burhanudin Muhtad dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM Jakarta bertema “Tahun Politik yang Menggelitik” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/1) mengatakan, pemaknaan tahun 2014 sebagai tahun politik sesuatu yang berlebihan. Sebab, sejak bergulirnya proses reformasi 1998, masyarakat Indonesia sudah membuka diri dengan kehidupan politik. Namun begitu, Burhan tidak menampik jika tahun 2014 merupakan tahun persiapan pemilu bagi partai-partai peserta Pemilu dalam menyiapkan strategi politiknya. Karena, jadwal pemilu legislatif dan presiden tengah masuk pada tahun dan waktunya.

Maka itu, lanjutnya, dinamika politik mengalami percepatan yang cukup tinggi. Gejala tersebut semakin 'memanas', setelah antar partai politik terus melancarkan serangan baik melalui isu, terlebih soal kasus-kasus korupsi.

Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, memasuki pemilu legislatif 2014, Partai Golkar telah menyiapkan semuanya, mulai dari konsolidasi yang selama ini sudah disiapkan dengan baik. Dimana Partai Golkar saat ini sudah tidak lagi bertumpu pada setiap individu namun fokus pada instrumen mesin partai. Meski begitu priyo mengakui bahwa ada beberapa partai, anggotanya terlibat kasus yang selama ini di tangani KPK. Akan tetapi golkar berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih kedepannya. Terkait adanya anggapan Partai Golkar mempertahankan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur, padahal dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menanggapi hal itu Priyo menekankan bahwa Partai Golkar tidak mempertahankan, namun menaati peraturan hukum yang ada di indonesia. Karena menurutnya, dalam  undang-undang tidak diharuskan bila ada seorang pejabat baru ditetapkan sebagai tersangka harus dinon aktifkan dari jabatannya. Menurutnya, jika sudah menjadi terdakwa, maka harus di non-aktifkan.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan bahwa 2014 tahun politik Sebab, di tahun Shio Kuda ini, ada 2 pesta demokrasi, yakni Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Priyo menjelaskan, dengan berakhirnya masa jabatan Presiden SBY, maka potensi munculnya calon pemimpin muda pada 2014 mendatang semakin besar. Salah satunya, adalah tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan muda. Hal itu, menurutnya, sama seperti tren kepemimpinan yang saat ini terjadi di dunia. Misalnya, Amerika Serikat dan Britania Raya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo mengatakan jelang pemilu legislatif Partai PAN sudah on track dari awal, dan ditargetkan kursi di DPR, 1 kursi per dapil. Menurutnya yang paling penting adalah di lapangan, drajat menegaskan, Pilkada itu buat PAN bukan target utama karena target utamanya adalah Pilpres dan kedua adalah Pemilu legislatif. Pihaknya juga menyadari bahwa partai PAN belum tentu sama seperti partai lainnya yaitu PKS atau golkar dalam menyingkapi koalisi.  Drajat memastikan tetap bersikap kritis kepada pemerintah bila ada kebijakan yang merugikan rakyat. Sekalipun sekarang PAN berada dalam koalisi partai pemerintah, dan PAN memliki kedekatan khusus dengan Partai Demokrat. Menurutnya Selama ada dasar yang jelas, demokrasi intelektual masih bisa diterima, dan masih dijunjung tinggi.

Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, Partai Demokrat  tetap percaya diri akan dipercaya publik pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang. Meskipun, banyak kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu terjerat kasus korupsi. Di tahun 2014 ini menjadi tugas demokrat untuk memastikan reformasi itu tidak boleh gagal. Dan Demokrasi sebagai ujung tombak reformasi juga harus kita pastikan tidak boleh gagal.

Hayono Isman tidak menampik, kalau di tubuh Demokrat memang terjangkit oknum kader yang korupsi. Haryo menilai wajar, jika masyarakat mempunyai penilaian partainya bukanlah partai yang bersih. Menurut Haryono, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi. Sementara itu adanya anggapan elaktibilitas partai golkar turun dan belum dapat memulihkan kepercayaan publik, Hayono Isman menilai bahwa elektabilitas yang turun dianggapnya sebagai hukuman publik yang tidak terelakkan. Menurutnya Ada cara untuk meyakinkan kembali, yaitu dengan kerja keras para kader, terutama untuk tidak melanggar aturan (korupsi).

 

(Tito Suhandoyo/MKS)