Jakarta - Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia, terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, seakan menjadi tamparan bagi negara-negara yang mengagungkan AS dan Australia. Pengakuan yang dilontarkan oleh Edward Snouden tersebut membuktikan tidak ada teman abadi dan yang ada adalah kepentingan.

Pengamat Hubungan Internasional LIPI, Ganewati Wulandari mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait upaya yang telah dilakukan terhadap penyadapan tersebut. Karena hal itu menyangkut kedaulatan sebuah negara.

"Pemerintah harus mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya yang dilakukan," tegasnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Menurutnya, upaya yang ditempuh pemerintah, seharusnya mengedepankan perdamaian dunia.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kasus tersebut. Berbagai upaya diplomasi dan protes telah dilakukan. Termasuk menggalang dukungan di PBB.

"Semakin cepat, respon semakin baik. Daripada tunggu kerugian yg lebih masif, bicarakan dengan baik-baik,"katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan. Menurutnya, intelejen Indonesia perlu ketemu dengan Snouder, untuk mengetahui data apa saja yang disadap.

"Intelejen Indonesia harus ketemu Snouder karena membawa bukti, dokumen. Saya ingin tahu hasil penyadapan secara spesifik," tambahnya.

Selain itu, pemerintah harus melakukan monitoring terhadap alat komunikasi R1 agar tidak bocor.

"Pemerintah juga harus memperkuat resolusi PBB tentang penyadapan," ujarnya.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah tentunya dengan mengedepankan diplomasi damai.

(ANP)