Jakarta - Konflik TNI-Polri terus bermunculan semenjak kedua instansi itu berpisah dari satu instansi yang sama yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan untuk kesekian kalinya konflik TNI polri ini terjadi, terakhir di daerah Sumatera Selatan. Polres Ogan Komering Ulu (OKU), pos polisi dan polsek martapura serta kendaraan dinas dan pribadi dirusak dan dibakar oleh sejumlah oknum TNI. Akibatnya, kantor serta sejumlah sarana dan prasarana Polres OKU hangus terbakar. Sejauh ini, pangkal persoalannya diduga terkait masalah pribadi antara oknum TNI dan oknum Polri setempat.

Berangkat dari situ, Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola  dalam diskusi Polemik Sindo Radio Network dengan tema "Cerita Lama Polisi dan Tentara" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, nomor 26, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3) mengatakan, Konflik TNI dan Polri dinilai tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan karena memang akar masalah antara kedua lembaga itu dalam sekali, karena sifat dasar brimob dan TNI  itu adalah pasukan tempur yang selalu adu jago dimana saja dan mengklaim  bahwa pihaknyalah yang paling jago.  Ada satu kebanggaan kesatuan yang terus menerus dan itu sudah lama sekali. 

Menurutnya ada tiga hal yang menyebabkan dua lembaga penegak keamanan ini sering bersinggungan, diantaranya Masih ada perebutan lahan ekonomi lokal antara TNI dengan Polri, kemudian Secara kelembagaan memang belum ada pemisahan tugas dan wewenang antara dua lembaga itu yang belum tuntas, serta berkaitan dengan  pendidikan di akademi baik TNI dan Polri. Dimana sifat-sifat kekerasan di lapangan antara lain karena pola pendidikan di akademi mereka yang banyak unsur kekerasan.

Sementara itu pengamat polisi komisaris besar polisi (Purn) Alfons  Loemau mengaku kurang sepakat jika disebut konflik TNI-Polri selama ini dilatarbelakangi persoalan masalah lahan ekonomi. Menurutnya, masalah kedua lembaga itu saat ini lebih dilatarbelakangi belum tuntasnya kelembagaan, pembagian tugas antara dua lembaga tersebut. Apalagi keduanya sama-sama punya ego. Terkait konflik TNI-Polri di Ogan Komering Ulu (OKU) sendiri,  seharusnya ketika potensi konflik sudah terlihat, pimpinan masing-masing instansi di daerah harus bergerak cepat dan berusaha untuk meredam. Tentu hal itu bisa dilakukan jika ada kedekatan yang baik.

Menurutnya, Jika melihat kejadian yang selalu diulangi anggota polri dilapangan, seharusnya Kapolri memodifikasi peraturan tentang penggunaan senjata. Ada Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak polisi saat menggunakan senjata apinya. Diantaranya,  kondisi pelanggaran yang mengharuskan dia menggunakan senjatanya, Misalnya pelanggaran lalu lintas, apakah dia harus menggunakan pistolnya, kemudian polisi menggunakannya untuk pertahanan dirinya apabila nyawanya terancam serta,  keseimbangan, yaitu saat pihak lawan menggunakan senjata apinya dan mengancam jiwa polisi, dia diperbolehkan menggunakan pistolnya. Dengan demikian affonso meminta pihak kepolisian untuk  tidak menggunakan pistolnya secara sembarangan karena masalah sepele. Hal ini bisa berakibat fatal, bahkan bisa merampas hak-hak rakyat. 

Kepala bidang Kerja Sama dan Informasi Departemen Pertahanan, Kol. Erry Herman mengatakan, Kementerian Pertahanan dalam hal ini TNI dan Polri melihatnya dalam konteks yang lebih netral. Untuk pelaksanaan isu ini banyak dilakukan penyelesaian oleh TNI AD sebagai pembina prajurit di lapangan dimana saat ini sudah ada tim investigasi untuk melihat duduk perkaranya. Kuncinya setiap pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Untuk proses ini kita harus optimis, ini pelajaran berharga bagi kita semua, kita juga turut prihatin. Kita tentunya berkomitmen tidak ada gesekan lagi antara TNI-Polri. Harapannya tentu optimis konflik tersebut akan berakhir

Erry meyakini masalah distorsi di antara dua lembaga memang harus dinilai lagi apakah bisa dikatakan distorsi. Namun yang jelas, tindakan kedua lembaga tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan. Dan saat ini  Yang di cari adalah solusi terbaik. Ke depan komunikasi antar satuan tak hanya di tingkat pimpinan, komunikasi di akar rumput dua lembaga tersebut juga harus diperkuat.

Sementara itu Anggota komisi I DPR Ahmad Muzani, menilai  peristiwa pengrusakan dan pembakaran Polres Ogan Komering Ulu (OKU), pos polisi dan polsek martapura serta kendaraan dinas dan pribadi oleh sejumlah oknum TNI menggambarkan reformasi di kepolisian belum tuntas. Kedua institusi ini bukan diselesaikan dengan minta maaf saja.  Masalahnya adalah di satu sisi kepolisian belum mampu mereformasi diri sebagai aparat sipil, misalnya kepangkatan di kepolisian hampir sama dengan tentara, itu menurutnya tidak pas. Di sisi lain beban yang dipikul kepolisian sangat banyak, mengatur lalu lintas, terorisme dan lain-lain.

Selain itu, masalah lainnya adalah adanya kecemburuan yang terlampau dari TNI atas Polri. Maka Polri perlu menuntaskan reformasi di internal, sambil menegaskan kembali sebagai sipil atau militer. Dan Jika masalah ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, maka bisa saja terulang lagi di daerah lainnya.

Pada sesi Kesimpulan, Erry Herman meminta kepada kedua instansi untuk melihat permasalahan  ini lebih optimis lagi dengan cara lebih mencari solusi yang efektif dengan melakukan  komunikasi yang lebih intens antara dua institusi aparat  tni dan polri. Dan Pihaknya yakin    tim investigasi yang dikirimkan  itu akan bergerak cepat dan akan segera memberikan yang terbaik  untuk  penyelesaian hukum.

Alfons  Loemau mengatakan, setiap pimpinan di berbagai instatansi termasuk polri yang saat ini sedang memimpin tim investigasi agar dapat menjadi pimpinan yang teladan, jangan biarkan anggotanya  berjalan sendiri, beri motifasi dorongan terhadap anggotanya agar masalah yang krusial  dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. 

Tamrin Amal Tomagola  memprediksi baik konflik horizontal antara warga maupun konflik tni dan polri akan terus berlanjut, selama  masalah pokok  yaitu  masalah  perebutan lahan-lahan ekonomi   tidak bisa diselesaikan  dan masalah kelembagaan  tidak dituntaskan.  Tamrin berharap Polri dan TNI dapat memberi tauladan terhadap masyarakat sipil dalam menyelesaikan konflik di internal, horizontal maupun vertikal.

Ahmad Muzani, mengatakan,  para komandan  bertanggung jawab untuk mengingatkan terhadap anggotanya untuk menanamkan kepentignan negara yang di junjung tinggi  sehingga kepentingan negara harus diatas segala-galanya dibandingnkan kepentingan korp maupun  pribadi dengan demikian persoalan sekecil  apapun bisa dieliminir. (TTS/MKS)