Jakarta - Apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia ? Itu pertanyaan yang menggelayut di dalam benak kita. Prestasi olahraga terpuruk, hanya prestasi korupsi sajalah yang fantastis. Fantastis? Boleh jadi, karena hal ini mengacu dari rilis Transparency International Indonesia (TII).

Baru-baru ini, lembaga penggiat anti korupsi itu merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Tercatat IPK Indonesia turun dari peringkat 110 menjadi 118 tahun ini. Dan parahnya lagi peringkat IPK Indonesia juga masih kalah dengan Timor Leste. Hal ini dapat berarti Indonesia masih belum lepas dari budaya korupsi yang sudah mendarah daging.

“Ya korupsi ini kan sudah sedemikian parahnya di Indonesia, tentu kita butuh penegakan hukum yang massif,”kata Taufik Basari Tim Pembela Penyidik KPK dalam Polemik Sindo Radio dengan topik “Korupsi Negeri Ini” di Warung Daun, Sabtu (8/12/2012).

Oleh karena itu, lanjutnya  institusi penegak hukum seperti KPK ini patut didukung. “Patut kita lawan upaya-upaya yang berupaya untuk melemahkan KPK,”ujarnya.

“Kita butuh kepemimpinan yang tegas dan keras terhadap kasus-kasus korupsi , jangan sampai kemudian kepemimpinan ini tidak berjalan dan sehingga kasus-kasus korupsi terjadi dibiarkan begitu saja dan orang semakin permisif terhadap kasus-kasus korupsi,”tegasnya.

Agus Sunaryanto, Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti seputar perlunya kepemimpinan yang kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia juga jangan hanya mengandalkan KPK saja.

“Kita perlu mendorong juga pembersihan di Kepolisian dan Kejaksaan karena upaya pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh semua institusi aparat penegak hukum tidak hanya KPK termasuk diperadilan. Semua itu tidak dapat berjalan kalau aparat penegak hukum aparat peradilannya saling bertempur satu dengan yang lain,”terang Agus.

Sedangkan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menekankan untuk perlunya mendukung keberadaan KPK. “Kita masih harus tetap mendukung KPK karena KPK kehendak rakyat yang ingin mencegah dan memberantas korupsi,”tegas Ruhut.

Untuk itu, Ruhut mendorong DPR, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan introspeksi diri terhadap kinerjanya selama ini. “Saya mohon juga introspeksi bagi DPR kepolisian dan kejaksaan karena lahirnya KPK rakyat mempertanyakan kita, marilah kita membenahi diri dan memperbaiki diri, KPK walaupun lembaga adhoc lama-lama rakyat melihat seperti melihat anak gadis lama-lama dia nggak adhoc lagi, apapun KPK karena selama ini kerjanya on the track kita harus tetap dukung KPK,”terangnya.

Ruhut juga menekankan pentingnya mengembangkan budaya malu untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. “Bagi saya, budaya malu harus kita pertahankan,”tegasnya.

Marilah mulai sekarang, kita harus mendepankan budaya malu, malu untuk berbuat korupsi. (IMR/MKS)