Jakarta - Permasalahan papua berkembang serta mencuat ke permukaan ke area publik. Hal ini disebabkan munculnya kembali aksi kekerasan melalui penembakan terhadap warga sipil. Dari data polri setidaknya ada 35 korban atas peristiwa penembakan yang meningkat setahun terkahir ini. Sejumlah spekulasi pun bermunculan, mulai dari separatis hingga masalah ketidakpuasan pembangunan di Papua.

Dalam diskusi polemik sabtu (16/7) di Jakarta, semua nara sumber memiliki perspektif yang berbeda, namun memiliki persamaan dalam penyelesaian masalah Papua. Hal itu dilakukan dengan satu kata yakni Dialog.

Ketua Komisi I DPR, Mahfud mengatakan untuk saat ini pemerintah tidak memiliki grand design dalam penyelesaian Papua. Pemerintah harus segera menyelesaikan Papua damai. Menurut Mahfud, yang mengambil iniasiatif bukan kemntrian atau lembaga tertentu melainkan presiden. Sebab jika  bukan presiden, maka hanya bersifat sektoral dan parsial.

Mahfud mengharapkan sisa 2 tahun pemerintah dapat mengoptimalkan untuk menyelesaikan masalah Papua. disisi lain, Pemerintah harus membuka forum stake holder Papua. Urung rembuk. Dialog ini harus dilakukan agar:
1. Cara  pandang terhadap Papua yang satu.
2. Mendefinisikan apa masalah strategis secara damai dan bingkai NKRI, serta dalam  pembangunan.

Selain itu, Komisi I DPR juga  akan membuat panja untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah.

Sementara itu, Tim Kajian Papua LIPI DR. ADRIANA ELISABETH mengatakan konflik Papua tidak terselesaikan disebabkan, adanya paradigma yang diskriminatif, saling curiga, dan program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat Papua.

Untuk itu, menurut Adriana dialog adalah suatu solusi permaslahan Papua. Dialog tidak bicara hasil namun bentuk komunikasi dan Juga Tidak instan, perlu persiapan khusus. Selain itu, dialog juga harus mengetahui format dan yang akan dibahas dan disepakati.

Pandanngan dari sisi pertahanan juga menghendaki adanya solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan Papua. Dirjen. Strahan Kemenhan Mayjen TNI Puguh Santoso menuturkan Membangun rumah, harus dengan kejujuran yang menjadi solusi yang terbaik. Menurut Puguh Dialog dengan kebersamaan  tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Butuh proses dalam membuat grandesign strategi untuk bisa sejahtera.

Disisi lain, Asstdep. I Koord. Otsus Kemenpolhukam Brigjen TNI Sumardi menilai pemerintah pusat harus melihat Papua  dengan turun ke lapangan, karena selama ini  banyak laporan bohong jika dari permukaan papua. TNI dan polri juga diminnta saling Koordinasi yang saat ini masih sulit dan beda komando dalam penyelesaian keamanan di Papua. Meminta kepala daerah juga kebanyakan tidak ada didaerah.

Dan sebagai bagian dari masyarakat Papua yakni intelelektual Muda Papua Natalis Pigay sepakat dialog itu penting, namun harus  bermartabat dan sesuai HAM. Papua tidak berada dalam suasana penjajahan. Pemerintah jangan sampai  membiarkan kejahatan di Papua yang merupakan bagian dari Papua.

Kedamaian Aceh bisa diciptakan melalui rekonsiliasi dan dialog.

(AKM/MKS)