PETA POLITIK PASCA MUNASLUB

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Partai Golkar secara resmi telah menyatakan bergabung dengan pemerintah presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla. namun dari hasil musyarwah nasional luar biasa Golkar selasa (21/5) lalu, diperkirakan berpengaruh besar dalam pergerakan politik di indonesia. Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu sebaiknya Partai Golkar bisa mematuhi aturan koalisi yang sudah ditetapkan. Namun, ia tak merinci lebih detail terkait aturan tersebut.

"Tentu sebagai pendatang baru (Golkar) harus tunduk aturan main yang sudah bergabung. Dan harus tunduk aturan mainnya," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi POLEMIK sindotrijayaFM “Peta Politik Pasca Munaslub” Sabtu, 21 Mei 2016.

Lebih lanjut Masinton menjelaskan, Partai Golkar sepertinya tidak kuat berlama-lama berada di luar pemerintahan, karena sejatinya partai Pohon Beringin sudah terbiasa dalam pemerintahan. Tentunya, ia menegaskan, jika Partai Golkar sudah beritikad bergabung dengan pemerintah, maka seharusnya harus mendukung program pemerintah yang akan dan telah direncanakan.

"Mendukung pemerintah maupun support di parlemen. Dukungannya harus full jangan mencla-mencle," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda menyatakan Kehadiran Partai Golkar dalam koalisi pemerintah, bisa mengancam eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Golkar bisa saja menjadi tumpuan Presiden Joko Widodo, menggantikan PDIP.

Hanta menyebut, Jokowi yang selama ini condong ke PDIP kemungkinan akan berubah ke Golkar. "Lalu, bukan tidak mungkin akan ada reshuffle kabinet. Golkar akan diberikan dua jatah menteri. Itu bisa mengancam partai mana saja, termasuk PDIP," ujar Hanta.

Dan menanggapi hal itu, Juru bicara Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, Golkar tidak pernah meminta kursi jabatan. Ia menyebut, koalisi Golkar adalah koalisi tanpa syarat.

"Kami tidak dalam posisi meminta. Itu hak prerogatif Presiden. Kami mendukung penuh semua program Presiden yang kami lihat semuanya pro-rakyat," ungkap dia.

Nurul juga menambahkan, merapat ke Jokowi sama halnya berkoalisi dengan PDIP. Keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami tidak menyampingkan PDIP. Jokowi, Megawati dan PDIP jelas menjadi satu keatuan yang tidak bisa dilepaskan. PDIP jangan cemburu dengan kedatangan Golkar," tuturnya.

Dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku, partainya tidak keberatan Partai Golkar meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP). Karena sudah ada pernyataan yang menyebut, Partai Golkar keluar dari KMP

Bahkan Ahmad Riza Patria optimis, partainya dapat meningkatkan perolehan suara di Pemilu Legislatif 2019 dengan keluarnya Golkar dari KMP. Ia mencontohkan, pada Pemilu Legislatif 2014 partainya menempati peringkat ketiga. Sementara itu dari hasil sebuah survei, pada Oktober 2015 Gerindra sudah berada pada posisi dua nasional.

Sedangkan Partai Golkar yang pada Pileg 2014 berada di posisi kedua, dalam survei yang sama justru berada pada posisi keempat atau kelima.

"Saya kaget juga apa secepat itu? Dan itu sebelum Munaslub (musyawarah nasional luar biasa). Jadi ternyata perselisihan di internal Partai Golkar dampaknya luar biasa," kata Riza. Lebih lanjut, Riza menegaskan Gerindra tidak keberatan menjadi oposisi pemerintah sendirian, selama partainya konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Saya enggak mau bilang menguntungkan (ditinggal Golkar). Kalau ditinggal teman kan sedih," ujar Riza yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR. "Tapi di politik ternyata kalau ada yang pergi ada yang menguntungkan," lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, terlepas keputusan Partai Golkar yang mempengaruhi peta politik, Presiden Joko Widodo harus memprioritaskan target-target perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daripada mengurusi hal politik.

"Ini (target perekonomian dan kesejahteraan masyarakat) harus menjadi concern dari pak Jokowi dibandingkan cawe-cawe parpol," kata Ramadhan. Hal-hal yang bersentuhan dengan rakyat, perlu diprioritaskan. Misalnya, mengutamakan pembahasan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Ia juga menginginkan agar Jokowi mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri yang tidak perlu. Pasalnya, persoalan terbanyak di Indonesia adalah terkait persoalan dalam negeri, bukan di luar. "PHK dimana-mana, headline-headline di media juga harus mendapat perhatian presiden," tutup Ramadhan.