Menteri Perindustrian Saleb Husin menilai kondisi ekonomi global yang belum stabil menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satu kehawatirannya yakni ancaman deindustrialisasi.

Namun, Saleh mengaku telah memiliki rencana untuk meminimalkan kekhawatiran tersebut. Menurut dia, menjaga dan mempertahankan industri dalam negeri menjadi prioritas Kementerian Perindustrian saat ini.

"Kekhawatiran terkait deindustrialisasi itu menjadi konsen kami. Langkah pemerintah lewat berbagai macam paket kebijakan ekonomi diharapkan dapat membuat suasana ekonomi Indonesia bagi pengusaha menjadi lebih ramah dan baik untuk perekembangan industri," kata Saleh dalam Polemik Sindotrijaya FM di Warung Daun.

Salah menambahkan, dari data Kemenperin pada tahun 2015, sektor industri berhasil tumbuh 5,04 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 4,79 persen. Namun, ia mengakui kekhawatiran terkait deindustrialisasi tetap ada.

Walau begitu, Saleh menilai saat ini lebih banyak industri yang tumbuh dibandingkan yang tutup. Untuk itu, Saleh berharap pemerintah terus meningkatkan pertumbuhan industri dengan berbagai macam kebijakan dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

"Seperti izin usaha yang sudah bisa diselesaikan dengan cepat di BKPM. Kami juga dengan para pelaku usaha yang ada menyatukan pemikiran untuk memperoleh keputusan terbaik apa bagi perkembangan dan pertumbuhan bisnis di Indonesia," katanya.

Sementara itu  Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Aries Mufti menilai bahwa mandeknya persoalan industrialisasi di Indonesia, karena tidak satu komando.

Menurut dia, jika dilakukan dengan satu komando, industrialisasi di Tanah Air akan tumbuh cepat. Tengok saja, China dan Vietnam, yang industrialisasinya bergerak cepat dan berhasil menyalip Indonesia, karena sistem yang digunakan hanya satu komando.

"Kelebihan China, Vietnam, sistem politiknya itu satu komando," ujarnya, dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Warung Daun, Jakarta.

Aries menjelaskan, sistem satu komando pernah diterapkan oleh Indonesia pada era Orde Baru.

"Kalau dulu, budget one komando Soeharto. Tetapi, setelah reformasi, (komando) juga DPR," katanya.

Namun berbeda yang dikatakan Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini, yang mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dinilai tidak bisa berjuang sendiri dalam memajukan industri nasional. Perlu ada kerjasama dari lembaga lain, misalnya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Bekraf merupakan lembaga pemerintah yang tepat untuk diajak kerja sama dengan Kemenperin. Pasalnya, dalam program Kemenperin terdapat program Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diyakini dapat menumbuhkan industri di Indonesia.

"Pak Menteri harus kerja sama dengan Bekraf untuk kembangkan IKM di Indonesia. Ini juga perlu dilakukan, supaya Beliau (Kepala Bekraf Triawan Munaf) bisa terdengar kerjanya apa. Jangan cuma melukis saja kerjanya mana," ujar didik.

bila Kemenperin bisa bekerjasama dengan kementerian atau lembaga lain, menurut Didik, industri nasional pun akan kuat untuk bersaing. Misalnya, Kemenperin dan Bekraf menyiapkan IKM yang siap untuk bersaing di global.

"Oleh karena itu, Pak Menteri teken Bekraf untuk sama-sama kembangkan IKM kita,"tuturnya.