MENTERI RIBUT BIKIN RIBET

Tuesday, 30 Nov 1999 - 00:00 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, kegaduhan antara menteri kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di ruang publik, disebabkan karena masalah kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Kita melihatnya ini ada juga masalah kepemimpinan Jokowi, bisa jadi Jokowi selaku Presiden tidak tahu adanya polemik di pemerintahannya. Maka, ada masalah kepemimpinannya," ujar Fadli dalam acara Polemik Sindotrijaya Fm di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/3).

Fadli menilai, kabinet kerja Jokowi-JK berwajah pro rakyat tapi isinya liberal. Maka perlu orang-orang yang berani mengkritik ke dalam seperti Rizal Ramli demi meluruskan kerja kabinet.

"Pemimpin (Presiden) ini yang bisa merangkul pembantu-pembantunya (menteri) yang ribut, ini bisa dengan mudah selesai. Sehingga, bisa menyelesaikan hal yang bertele-tele seperti membuat kegaduhan yang tidak perlu, yang membuat pemerintahan ini tidak jelas," tutup Fadli.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, bahwa ribut saling serang para menteri seharusnya menjadi alasan pendorong reshuffle kabinet.

“Reshuffle kabinet yang tertunda, dan makin tidak jelas nasibnya, bisa ada alasan untuk dilakukan. Ribut-ribut menteri ini seharusnya mendorong Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet,” kata Qodari dalam diskusi Polemik Sindotrijaya bertema ‘Menteri Ribut Bikin Ribet di Warung Daun Cikini, Sabtu (5/3) siang ini.

Kegaduhan ini kembali mewarnai kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK. Menko Maritim Rizal Ramli kembali berseteru dengan Menteri ESDM Sudirman Said. kegaduhan ini langsung ramai dibicarakan publik.

Perdebatan antara dua menteri itu terkait rencana pembangunan kilang gas abadi di Lapangan Gas Abadi di Blok Masela yang menurut Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa, keributan dua menteri ini seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

"Ribut sampai gebrak meja untuk kepentingan masyarakat luas itu silakan, asal di dalam kabinet dan bila perlu di depan Presiden. Kalau mau debat atau kritis biar DPR. Jangan sesama mereka," kata Dwi dalam Polemik  di Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta.

Menurut Dwi, perdebatan soal pembangunan kilang gas bisa dilakukan di dalam sidang kabinet. Jika silang pendapat ini muncul ke ruang publik, masyarakat justru curiga kepentingan di balik perdebatan itu.

Dwi yakin Jokowi akan turun tangan mengurai perdebatan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya mengganggu roda pemerintahan. "Ini sudah tidak perlu dan Presiden sudah lihat secara tepat apa yang terjadi. Jangan sampai nanti hal ini berkembang luas dan mengganggu kerja," ucapnya.