Jakarta - Kondisi perekonomian saat ini yang buruk dengan ditandai melemahnya nilai tukar rupiah dan harga-harga yang melambung menjadi alasan untuk melakukan evaluasi Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo harus segera melakukan perombakan kabinet dan pergantian menteri harus dilakukan.

Langkah Presiden melakukan reshuffle kabinet mendapat response dari sejumlah partai politik. 

Selaku partai penyeimbang, Partai Demokrat mendukung dilakukannya perombakan alias reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kondisi bangsa saat ini kurang baik. Sehingga, reshuffle kabinet menjadi hal yang baik di tengah kondisi yang memburuk.

"Sebagai penyeimbang yang baik, hal-hal baik kita dukung dan situasi sekarang sedang tidak baik," kata Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi Polemik SINDOTRIJAYA FM bertajuk Menteri Menghitung Hari di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Partai Demokrat, kata dia, tidak ingin masyarakat membayar mahal biaya sekolah. "Dan beli motor tidak susah. Jangan sampai rakyat paling bawah merasa kesusahan," katanya.

Maka itu, "Saya melihat beberapa kementerian yang ada di kabinet ini tidak dapat menyelesaikan persoalan," pungkasnya.

Partai Amanat Nasional kini mulai mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan perombakan kabinet. Jokowi diminta berani untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi hingga hukum yang kian terpuruk. 

Demikian disampaikan kondisi perekonomian saat ini dinilainya menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi Kabinet kerja

Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015). 

"Yang beri mandat rakyat, Pak Jokowi jangan ragu, masih ada empat tahun, maka sekarang gunakan kesempatan itu (reshuffle) sebaik-baiknya. Jangan sampai ekonomi amburadul, KPK amburadul, bola juga amburadul," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, kompetensi yang dimiliki para menteri di pemerintahan Jokowi sebenarnya tidak terlalu hebat. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap paling baik, sebut dia, justru hanya berani membakar kapal-kapal kecil. 

Sementara itu, di sektor perekonomian, Yandri menganggap para menteri tidak berhasil mengangkat kondisi Indonesia yang terpuruk dengan rupiah terus melemah. 

Dia mengingatkan Jokowi bahwa harapan yang diberikan rakyat kepadanya begitu tinggi. Maka dari itu, dibutuhkan gerakan cepat. 

"Jangan sampai rakyat tidak lagi percaya dalam sistem pemilu langsung yang akhirnya memilih Jokowi," ujar Yandri. 

Direktur Indo Barometer M. Qodari mengatakan, ada enam variabel para menteri Kabinet Kerja bisa dipecat.

"Pertama, apakah dia berhasil menata kementerian/lembaga, kalau belum selesai berarti siap diganti," kata Qodari.

Kemudian, sambung Qodari, sejauh mana menteri tersebut dapat mencapai target kinerja. Ketiga, koneksitas menteri dengan dengan publik.
"Ketiga alasan pertama ini sangat objektif," kata dia.

Selanjutnya, komunikasi pribadi antara menteri dan presiden juga dapat menjadi faktor penentu apakah sang menteri patut dipertahankan atau tidak. Berikutnya, dukungan partai dan terakhir konstelasi politik.

Qodari yakin, Presiden bakal memecat mentrinya. Ini hanya soal waktu, apakah harus menunggu setahun atau nanti setelah 9 bulan.

Jadi kita tunggu keberanian Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

(Iman Rosidi)