
Jakarta – Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A. Bakir Ihsan, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan secara matang figur Wakil Presiden yang akan mendampinginya apabila terjadi pergantian dari Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bakir, sosok nonpartai dari kalangan teknokrat-profesional berpotensi menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan politik dan stabilitas pemerintahan. Figur tersebut dinilai dapat diterima berbagai partai koalisi tanpa memunculkan persaingan kepentingan politik.
"Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih Cawapres dari Gerindra, walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi. Ada baiknya Presiden mempertimbangkan Cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan," ujar Bakir Ihsan, Jakarta,Sabtu (21/11).
Ia menilai, pemilihan figur dari salah satu partai politik berpotensi memunculkan kecemburuan di antara anggota koalisi. Kondisi tersebut, terutama jika tidak melalui kesepakatan bersama, dapat memicu ketegangan politik hingga mengganggu soliditas pemerintahan.
Sebaliknya, Wapres dari kalangan profesional dinilai memiliki ruang lebih besar untuk bekerja tanpa terbebani tarik-menarik kepentingan partai.
"Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan," jelasnya.
Bakir juga menilai kompetensi teknokrat, khususnya dalam bidang ekonomi, penting untuk membantu Presiden menghadapi tantangan perekonomian nasional.
Selain kalangan profesional, ia turut menyebut pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan. Menurutnya, figur dari unsur DPD memiliki karakter nonpartai sekaligus memahami aspirasi daerah.
Ia menilai pengalaman pimpinan DPD RI dapat membantu Presiden memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjembatani pelaksanaan program pemerintah di berbagai wilayah.
Dalam menentukan calon Wakil Presiden, Bakir menyebut setidaknya ada tiga pertimbangan utama, yakni loyalitas dan kepercayaan politik, kompetensi serta kapasitas pemerintahan, dan kemampuan menjaga keseimbangan politik serta representasi daerah.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut perlu menjadi perhatian agar figur yang dipilih mampu mendukung kesinambungan agenda pemerintahan sekaligus memperkuat konsolidasi nasional.
"Prabowo bisa mendapatkan tiga kepentingan tersebut jika memilih calon dari unsur pimpinan DPD RI," katanya.
Bakir menambahkan, rekam jejak dan pengalaman pimpinan DPD RI dalam menyerap aspirasi daerah dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden. Peran tersebut dinilai berpotensi memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia berharap, setiap keputusan terkait posisi Wakil Presiden nantinya mempertimbangkan kepentingan pemerintahan secara menyeluruh, sehingga tidak menimbulkan ketegangan baru di antara kekuatan politik pendukung pemerintah.
"Wapres pengganti harus bisa memastikan jalannya pemerintahan, bukan menambah beban politik Presiden," pungkasnya.