
JAKARTA – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyambut positif kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp86,3 triliun. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan anggaran tersebut diikuti belanja yang berkualitas, transparan, dan tepat sasaran.
Fahira mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta yang telah memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menurutnya, RAPBD 2027 yang meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah sejauh mana APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Fahira menyampaikan lima catatan penting terkait pengelolaan APBD DKI Jakarta 2027.
Pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan program KJP Plus dan KJMU, meningkatkan mutu sekolah, serta memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Rencana perluasan sekolah swasta gratis pada 2027 juga perlu didukung kesiapan anggaran dan pelaksanaan.
Kedua, penguatan layanan kesehatan. Anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan puskesmas, rumah sakit daerah, kesehatan ibu dan anak, serta memastikan perlindungan peserta PBI JKN tetap terjaga di tengah penataan data desil.
Ketiga, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan bagi lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan keluarga rentan harus tepat sasaran. Di sisi lain, pemberdayaan UMKM, koperasi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja perlu diperkuat.
Keempat, penyelesaian persoalan perkotaan. Penanganan banjir, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, kualitas lingkungan, dan transportasi publik harus menjadi perhatian. Pembangunan juga perlu menjangkau permukiman padat, wilayah pinggiran, hingga Kepulauan Seribu.
“Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya memiliki infrastruktur modern. Kemajuan harus dirasakan masyarakat melalui lingkungan yang bersih, berkurangnya risiko banjir, transportasi terjangkau, dan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.
Kelima, transparansi dan disiplin fiskal. Fahira meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara terukur tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional. Setiap pembiayaan pembangunan juga harus memperhitungkan kemampuan fiskal, risiko, dan kewajiban jangka panjang.
Ia turut mendorong keterbukaan informasi mengenai alokasi, realisasi, dan capaian program agar pengawasan penggunaan anggaran semakin efektif.
Menurut Fahira, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menghadirkan Jakarta yang maju, inklusif, dan menyejahterakan warganya. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.